Metro, Suara.com- Anggota Delegasi Parlemen Indonesia untuk Pertemuan Antarparlemen Perempuan ASEAN (WAIPA), Dyah Roro Esti Widya Puteri berbagi wawasan tentang peran DPR dalam mendorong pemulihan responsif gender dan pandemi Covid-19 dalam Rapat Virtual Komite Koordinasi Perempuan Anggota Parlemen ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (WAIPA).
Dyah menilai pandemi Covid-19 telah memperburuk kerentanan yang sudah ada terhadap perempuan. Karenanya kesetaraan gender dinilai penting untuk menciptakan dunia yang inklusif.
"Jika tidak dilaksanakan, masyarakat hanya akan melihat ketimpangan sosial ekonomi yang lebih besar di antara kelompok-kelompok yang diperparah oleh pandemi serta konflik yang terjadi di dunia kita saat ini," kata Dyah saat rapat Serpong, Tangerang, Banten, Selasa (30/8/2022).
Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI itu menegaskan kesetaraan gender sebagai hal penting dalam berbagai instrumen hak asasi manusia, termasuk Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
Dyah menyoroti pasal 2 dan 7 dalam konvensi tersebut yang dinilai berkaitan karena anggota parlemen perempuan memiliki peran dalam menentukan dan merumuskan kebijakan yang responsif gender melalui fungsi legislasi.
Politisi fraksi Partai Golkar itu memastikan Indonesia sangat berkomitmen untuk menjamin partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam kehidupan publik dan politik.
"Saat ini, ada 123 anggota parlemen perempuan di DPR dan kami sangat yakin jumlah itu akan meningkat pada periode parlemen berikunya," tambahnya.
Pada acara yang diikuti oleh 30 delegasi dari negara-negara di ASEAN itu, Dyah menjelaskan peran perempuan dalam penerapan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dalam program tersebut, kata dia, pemerintah telah mengalokasikan Rp455,62 triliun pada 2022 untuk memulihkan aspek ekonomi, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Dyah menjelaskan skema pemulihan ekonomi, pemerintah menganggarkan Rp178,32 triliun, termasuk untuk mendukung usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan 64 persen pelakunya adalah perempuan. Untuk itu, pemerintah menyiapkan langkah-langkah seperti program Kredit Usaha Rakyat (KUR), program vaksinasi Covid-19, program Kartu Prakerja, dan Program Kartu Harapan.
Baca Juga: Menaker Dukung Percepatan RUU PPRT Menjadi Undang-undang
"Pada kerja sama yang efektif di tingkat nasional, negara telah menunjukan kemajuan dalam mengadopsi langkah-langkah pemulihan yang akan bermanfaat bagi perempuan. Namun, kerja sama antarnegara tetap penting," tutur Dyah
