- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengunjungi warga Kemayoran pada Jumat, 24 April 2026, untuk menampung aspirasi masyarakat setempat.
- Tujuh RW di Kemayoran mogok mengikuti Musrenbang akibat ketidakjelasan status lahan yang menghambat perbaikan infrastruktur jalan selama 35 tahun.
- Pemprov DKI Jakarta berencana membawa permasalahan administratif lahan tersebut ke forum pengambilan keputusan lebih tinggi untuk mencari solusi.
Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno menyambangi warga di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (24/4/2026).
Dalam kunjungan bertajuk "Bang Doel Nyapa Warga" tersebut, terungkap fakta mengenai aksi mogok warga terhadap agenda perencanaan pembangunan pemerintah.
Sebanyak tujuh Rukun Warga (RW) di wilayah tersebut menyatakan sikap tidak ingin lagi terlibat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
“Mereka merasa, tidak ada gunanya,” ujar Rano.
Persoalan ini bermuara pada status kepemilikan lahan, yang secara historis merupakan bekas kawasan Bandara Kemayoran.
“Makanya disebut tanah Kebon Kosong. Sebagian mungkin sudah milik Pemprov DKI, tapi sebagian memang milik Setneg (Sekretariat Negara),” tutur pria yang akrab disapa Bang Doel itu.
Ketidakjelasan status tanah berdampak langsung pada mandeknya pembangunan infrastruktur mendasar seperti perbaikan jalan umum.
“Kenapa? Karena ketika mau membetulkan jalan saja, kalau memang bukan lahan kita, itu tidak bisa. Memang sudah begitu regulasi pemerintahannya,” jelas Rano.
Kebuntuan administratif ini dikabarkan telah berlangsung selama hampir tiga setengah dekade.
Rano pun terang-terangan mengakui bahwa keresahan warga tersebut merupakan aspirasi yang masuk akal, mengingat kondisi regulasi yang mengikat pemerintah.
“Bener juga, kalau Musrenbang tapi status lahannya tidak jelas, ya percuma,” kata dia.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pun berencana mengambil langkah taktis untuk mengurai benang kusut yang telah membelit warga Kemayoran selama 35 tahun.
Rano menekankan bahwa persoalan krusial ini akan segera dibahas dalam forum pengambilan keputusan yang lebih tinggi.
“Insyaallah, ini harus segera dirapatkan. Kami akan cari tahu solusinya,” ucap politisi PDIP itu.