Komisi IX DPR RI Apresiasi Lima Pilar Kebijakan Kemnaker Hadapi Ancaman Resesi Global

Metro, Suara.com- Sejumlah anggota Komisi IX DPR RI menyampaikan apresiasinya terhadap berbagai kebijakan yang telah dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah.

Apresiasi tersebut terungkap dalam Rapat Kerja Menteri Ketenagakerjaan dengan Komisi IX DPR RI di Gedung Nusantara I Senayan, Jakarta, Selasa (8/11/2022).

Anggota Komisi IX, Haruna misalnya mengapresiasi Menaker yang berhasil menurunkan tingkat pengangguran paska pandemi Covid-19.

"Saya kira ini formulasinya kalau perlu dicetak, Bu. Formulasi penurunan ini sangat luar biasa. Kita apresiasi Bu Menteri," kata Haruna.

Apresiasi juga datang dari anggota Komisi IX yang lain, Saniatul Lativa terkait berbagai kebijakan yang diambil Kementerian Ketenagakerjaan dalam menghadapi ancaman resesi global dan dampaknya bagi ketenagakerjaan.

"Saya mengapresiasi dari kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh Kemnaker mengenai strategi dan kesiapan pemerintah dalam menghadapi ancaman resesi global tahun 2023 dan dampaknya dari sisi ketenagakerjaan," kata Saniatul Lativa.

Sementara anggota Komisi IX yang lain, Ade Rezki Pratama menyampaikan apresiasinya atas kebijakan Menaker yang berupaya agar tenaga kerja Indonesia mampu bersaing baik dalam kondisi normal maupun tidak normal seperti saat pandemi COVID-19.

"Saya ingin memberikan apresiasi yang penuh kepada Bu Menteri dan seluruh jajarannya ketika selama ini sudah membuat konsep bahwa bagaimana nantinya tenaga kerja kita mampu bersaing di saat stabil maupun di saat badai yang luar biasa," ucapnya.

Sebelumnya, Ida Fauziyah menyampaikan bahwa Kemnaker telah menyiapkan beberapa kebijakan dalam menghadapi ancaman resesi global tahun 2023 dan dampaknya dari sisi ketenagakerjaan. Beberapa kebijakan Kemnaker ini bersifat adaptif, resilien, dan inklusif yang meliputi 5 pilar.

Lima pilar tersebt adalah reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi,  optimalisasi sistem informasi dan layanan pasar kerja, perluasan kesempatan kerja, jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja yang adaptif dan hubungan industrial yang harmonis.