Elite Partai Gerindra, Sandiaga Uno, membongkar adanya perjanijan politik antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan yang konon diteken jelang Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.
Isi kontrak politik ini belakangan banyak dibicarakan publik, termasuk menduga-duga apakah Anies telah melanggar janjinya sendiri terhadap Prabowo apabila maju di Pemilihan Presiden 2024.
Ahli Komunikasi Politik Effendi Gazali dan Pakar Politik Ma'mun Murod turut menyoroti topik ini. Menariknya, kedua pakar tersebut membandingkan perjanjian Anies dan Prabowo dengan Perjanjian Batu Tulis.
"Yang begini-begini ini bukan sesuatu yang gampang dan sulit mengikat," tegas Effendi, dikutip dari program Kabar Petang di tvOneNews, Rabu (1/2/2023).
Effendi lantas membandingkannya dengan Perjanjian Batu Tulis antara Megawati Soekarnoputri dan Prabowo.
"Belajar dari ini yang tertulis dan kemudian terkenal dan banyak dibahas dimana-mana, ini ada 7 hal di kelas komunikasi politik, nggak boleh bikin perjanjian seperti ini," ungkap Effendi.
Seperti misalnya ada klausul pendahulu di mana perjanijan bisa batal ketika ada syarat "tidak kasat mata" berupa permintaan masyarakat.
"Kemudian apa yang ditulis di sini dan akibatnya apa," jelas Effendi. Sehingga bila tidak ada klausul detail yang mengikat dengan kuat, maka bisa jadi kontrak politik Anies dan Prabowo sudah gugur.
Sementara Ma'mun Murod menegaskan pihaknya tidak bisa menganalisis detail karena isi kontrak politiknya tak terungkap. "Tapi kalau saya coba membaca, ini kan untuk Pilpres 2024," tutur Ma'mun.
Baca Juga: Lakukan Pelatihan Pengamanan Stadion, Kapolri Berharap Tragedi Kanjuruhan Tidak Terulang
"Sementara untuk perjanjian itu kan terjadi 2016 atau 2017, artinya sangat mungkin perjanjian itu, kalaupun ada, rasanya lebih tepat diberlakukan di Pilpres 2019," sambungnya.
Kembali Ma'mun membandingkannya dengan Perjanjian Batu Tulis. "Wong yang Batu Tulis, yang mestinya berlaku untuk pilpres berikutnya pun tidak dijalankan. Apalagi yang misalnya ini untuk Pilpres 2019, Mas Anies juga sudah komitmen untuk tidak maju dan jadi gubernur sampai akhir periode," jelasnya.
Namun Ma'mun tidak menampik bahwa perjanjian politik antara Anies dan Prabowo kemungkinan besar hanya mengikat secara moral.
