Politik Identitas Punya Efek Bahaya Bagi Keutuhan NKRI, Kornas Relawan ProGP Sebut Ganjar Pranowo Pancasilais Sejati

Relawan ini yakin Ganjar Pranowo tidak akan menggunakan politik identitas.

Etnis, suku, budaya, agama dan lainnya bisa digunakan menjadi alat politik suatu kelompok tertentu untuk tujuan tertentu. Antara lain sebagai bentuk perlawanan, atau menujukkan diri sebuah kumpulan tertentu. Dikenal dalam istilah sebagai politik identitas.

Dikutip kantor berita Antara dari rilis resmi tertulis, Ketua Umum Kornas Relawan Pro Ganjar Pranowo (ProGP) Benny Kisworo yakin bahwa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak akan menggunakan politik identitas itu.

"Ganjar Pranowo sosok Pancasilais sejati, cinta persatuan dan perdamaian, tidak akan mungkin menggunakan politik identitas dalam kontestasi Pilpres mendatang," jelas Ketua Umum Kornas Relawan Pro Ganjar Pranowo (ProGP) Benny Kisworo pada Sabtu (11/2/2023).

Ia mengajak semua anak bangsa agar tidak menggunakan politik identitas dalam menyongsong Pemilu 2024. Sebab, efek dari politik identitas berbahaya bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Politik identitas ini sangat memecah-belah dan menciptakan polarisasi yang tajam di masyarakat. Sampai saat ini bangsa kita masih benar-benar merasakan dampak negatif berkepanjangan dari politik identitas," ungkapnya.

Dari perjalanan reformasi yang hampir seperempat abad ada catatan lain di mana masyarakat makin sensitif, mudah tersinggung dan rentan terhadap provokasi. Untuk mengatasinya peran elite politik diperlukan guna mencegah politik identitas pada Pemilu 2024.

"Elite politik perlu mengambil peran khususnya dalam setiap momentum politik untuk menciptakan iklim politik yang damai dan kondusif," tukas Benny Kisworo.

Menurutnya, munculnya politik identitas juga cenderung menutupi perdebatan tentang program kerja yang berkualitas. Padahal, demokrasi seharusnya menjadi arena berbagai pihak memperebutkan pengaruh di masyarakat dengan menyodorkan program kerja terbaik untuk memperbaiki aspek-aspek yang masih buruk.

"Yang harus dilihat dan diutamakan dalam memilih pemimpin adalah berdasarkan rekam jejak serta kapasitas, bukan berdasarkan suku, agama atau ras," pungkasnya.