Tidak hanya tim SAR dan instansi penanganan terkait, Presiden Turki juga kena kritik soal penanganan kasus gempa bumi Turki.
Pada Kamis (9/2/2023), Parlemen Turki mengesahkan keadaan darurat. Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang tengah berkuasa dan Partai Gerakan Nasionalis (MHP) menyatakan mendukungnya, sementara Partai Rakyat Republik (CHP) dan Partai Rakyat Demokratik (HDP) yang beroposisi tak mendukung. Situasi kedaruratan ini akan berlaku tiga bulan di 10 provinsi terdampak gempa.
Dikutip dari kantor berita Antara, keadaan darurat artinya membuat pemerintah bertindak tanpa harus menunggu persetujuan parlemen. Pemerintah juga berwenang menyita peralatan, kendaraan, tanah, dan peralatan medis untuk keperluan mempercepat penanganan dampak bencana.
Keadaan darurat juga akan membatasi arus keluar masuk wilayah-wilayah yang tercakup dalam situasi keadaan darurat, selain kewenangan memindahkan orang dari satu distrik ke distrik lain.
Proses penyelamatan korban gempa bumi Turki sudah mulai lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya, apalagi setelah Presiden Recep Tayyip Erdogan mengumumkannya sebagai bencana nasional dan menerapkan keadaan darurat yang membuatnya melangkah cepat tanpa skrining parlemen.
Sejumlah kalangan, termasuk media massa, mengkhawatirkan langkah ini mengulangi masa represif seperti sewaktu ia mengumumkan keadaan darurat setelah kudeta gagal pada 2016.
Namun ia menepis kekhawatiran itu dengan menegaskan bahwa darurat nasional diperlukan guna mencegah salah perlakuan dan salah urus di kawasan-kawasan tertimpa gempa. Juga menandaskan pemerintah Turki akan mengambil langkah tegas kepada mereka yang berusaha memanfaatkan daerah terdampak gempa untuk kepentingannya sendiri.
Menurutnya, dalam status darurat, pemerintah justru lebih efektif dalam mencegah pihak-pihak yang berusaha memanfaatkan bencana, termasuk dari para penjarah harta korban gempa.
Tim penyelamat dan SAR di Turki dan Suriah berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan mereka yang masih bisa diselamatkan dan mengungsikan mereka yang nyawanya sudah tak bisa tertolong namun terimpit puing-puing bangunan.
Sebelum ditetapkan keadaan darurat, penanganan ini dirasakan lamban, sehingga warga melontarkan kritik. Bukan hanya petugas penyelamat dan SAR yang dikritik. Presiden Erdogan juga sempat menjadi sasaran kritik sampai dia terpaksa menutup sementara akun Twitter-nya karena banjir kecaman.
Menurut Badan Penanggulangan Bencana dan Kedaruratan Turki (AFAD), sampai Jumat pagi waktu setempat, jumlah korban tewas akibat gempa skala 7,8 Magnitude ini mencapai 18.342 orang.
Jumlah diperkirakan masih akan bertambah mengingat masih begitu banyak warga yang terperangkap di bawah reruntuhan bangunan yang ambruk akibat gempa.
TERPOPULER
