Yenny Wahid Akui Sudah Maafkan Cak Imin Soal PKB, Begini Cerita Keponakan 'Jegal' Gus Dur

Yenny Wahid mengaku telah memaafkan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terkait persoalan PKB. Yenny dengan terang-terangan menyebutkan bahwa dirinya memaafkan ketua umum PKB itu sebagai saudara dekat. 

Diketahui bahwa Yenny dan Cak Imin masih sepupu, namun hubungan keduanya dianggap memanas usai Gus Dur dilengserkan dari partainya sendiri. 

"Ya buat saya bukan masalah posisi, jadi belum bisa move on, sebagai suadara saya sudah memaafkan Cak Imin, harus dimaafkan," ujar Yenny Wahid seperti dikutip dari kanal YouTube Metro TV 

"Tapi prinsip politik enggak bisa move on dari posisi politik itu," imbuhnya. 

Cerita Gus Dur 'Dijegal' Cak Imin

Abdurrahman Wahid atau Gus Dur memang tak bisa dilepaskan dari PKB. Pasalnya Presiden RI keempat itu menjadi salah satu sosok yang membesarkan partai hijau sejak didirikan pada gelombang pertama reformasi. 

Sayangnya, Gus Dur 'dijegal' dari partainya oleh keponakannya sendiri, yakni Cak Imin sejak tahun 2009 silam.

Bermula pada tahun 2005 di mana Muktamar PKB Semarang menentukan bahwa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjadi Ketua Umum PKB. Sementara Gus Dur duduk menjadi Ketua Dewan Syura.

Menjelang tahun 2009, partai itu bergejolak menjadi dua kubu. Hal ini berawal dari Cak Imin yang dicopot jabatannya karena dianggap 'bermain-main' dengan 'istana' pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY.

"Dua atau tiga hari kemudian ternyata perlawanan dari mas Muahaimin dia melakukan juga muktamar luar biasa di hotel," ujar mantan ajudan Gus Dur Priyo Sambadha dalam kanal YouTube Total Politik.

"Sehingga di situ [MLB tandingan] diputuskan ketua umumnya Muhaimin Iskandar, nama Gus Dur tidak ada," tambahnya.

Pemerintah kala itu menurut Priyo memutuskan untuk mengakui PKB versi MLB Cak Imin.

"Beberapa saat kemudian hasil muktamar Ancol didaftarkan ke kemenkumham dan hebatnya, anehnya oleh Kemenkumham waktu itu usulan dari Muhaimin dan kawan-kawan disahkan, di mana ketua umumnya Muhaimin Iskandar," imbuhnya.

"Itu disahkan kemenkumham pemerintahan saat itu. Buat kami itu suatu hal yang sangat tidak bisa diterima oleh akal, tapi begitulah adanya sehingga Gus Dur tersingkir," katanya lagi.