Keluarga Presiden Joko Widodo disorot banyak warganet karena sang anak bungsu, Kaesang Pangarep, disebut-sebut sudah bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Meski begitu rumor ini masih tidak dipercaya oleh kakak Kaesang yang juga Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Gibran lantas kembali menekankan bahwa sampai sekarang belum ada pernyataan resmi dari Kaesang maupun DPP PSI mengenai kabar tersebut.
"Sebelum saya ber-statement, kita pastikan dulu apakah Mawar itu adalah Kaesang. Kan belum ada statement resmi dari PSI pusat," kata Gibran, seperti dikutip dari kanal YouTube berita surakarta, Jumat (22/9/2023).
"Kalau saya meragukan sebelum ada statement resmi dari PSI. Sekjennya kan juga belum bilang itu Kaesang. Itu kan internalnya PSI, saya nggak ikut-ikut. Kita tunggu statement resmi dari yang bersangkutan, Kaesang, dan PSI, saya tidak mau berspekulasi," sambungnya.
Dalam kesempatan yang sama, anak sulung Jokowi itu juga mengkritik pemberitaan yang salah mengenai restu Kaesang bergabung ke PSI.
Sebagai informasi, beredar kabar bahwa Jokowi telah menurunkan restunya untuk Kaesang bergabung dengan PSI kendati keluarga mereka berafiliasi erat dengan PDI Perjuangan.
"Restu (yang dimaksud Jokowi) bukan restu ini (Kaesang bergabung dengan PSI) lho ya. Beda lagi. Restu ini bisa restu apa saja, tidak spesifik ini. Kemarin beritanya ngawur. Kita tunggu aja statement dari PSI," tegas Gibran.
Sebagai pengingat, Jokowi dikabarkan telah memberikan restu untuk Kaesang setelah mengaku bahwa anak-anaknya selalu meminta restu setiap kali hendak melangkah meski mereka juga biasanya akan tetap bertahan dengan keputusan masing-masing.
Sedangkan terkait nasib dirinya dan Jokowi di PDIP, diakui Gibran, diserahkan sepenuhnya kepada pihak DPP.
Baca Juga: Kaesang Ngode Masuk PSI dari Lama, Jokowi Ungkit Soal Restu: Saya Bilang Tidak Juga Tetap Jalan
Pasalnya beredar kabar bahwa PDIP mengharuskan satu keluarga kadernya untuk turut berafiliasi dengan satu partai, sehingga Kaesang yang diduga berlabuh ke PSI dianggap sebagai bentuk pelanggaran.
"Kalau itu biar para-para pimpinan di DPP yang menilai. Definisi satu keluarga, satu KK kah atau bagaimana, yang menjawab biar DPP. Yang jelas kan saya masih di PDI Perjuangan," tutur Gibran.
