Sejumlah Kades di Bogor nampaknya dengan tegas menolak partai Megawati Soekarnoputri. Pasalnya, bendera PDIP yang sudah terpasang dicopot dengan sengaja.
Peristiwa Kades di Bogor copot bendera PDIP itu terjadi di wilayah Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Akibat pencopotan bendera PDIP, anak buah Megawati di Bogor pun langsung bereaksi keras. Bahkan, mereka melakukan ontrog ke kantor Kecamatan Cibungbulang.
Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Bogor Bambang Gunawan menjelaskan, adanya pelarangan pemasangan bendera terhadap kadernya yang dilakukan oknum Kepala Desa.
“Pengakuan dia (kades) tidak tahu, dan pasca kejadian sudah meminta maaf di depan kader dengan dihadiri unsur muspika Cibungbulang,” ucapnya, mengutip dari Bogordaily -jaringan Suara.com.
Dia menjelaskan, sebagai pimpinan partai besar tentu harus memaafkan dan kades tidak akan mengulangi kejadian yang sama.
“Pada intinya kami juga sudah memaafkan kejadian yang dilakukan kepala desa ketika kadernya memasang bendera partai,” kata dia.
Padahal, pemasangannya di depan rumah kader tapi lokasinya ada di Desa Ciaruteun Udik yang bertepatan dengan hari jadi PDIP yang ke 50.
“Sikap kami ke depan menghimbau kepada semua aparatur pemerintah tidak ada lagi pelarangan dan pemasangan bendera, karena ini sudah sesuai instruksi Ketua Umum PDIP,” ungkapnya.
Sementara Camat Cibungbulang Agung Ali mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan mediasi dengan pihak PDIP dan unsur kades serta muspika.
“Jadi kronologinya yang kami dapatkan adanya sedikit miskomunikasi antara kades dengan pengurus PDIP terkait pemasangan bendera,” kata Agung.
Bahkan sebelumnya dari pihak desa Ciaruteun Udik memberikan himbauan pemasangan bendera dulu sebelum ada pemberitahuan.
“Ternyata ada giat ulang tahun PDIP dan ini bentuk ketidaktahuan seorang kepala desa,” tuturnya.
Hasil mediasi pihak kepala desa sudah memohon maaf atas tindakannya dan semua pihak menerima masalah tersebut.
“Ini menjadi pembelajaran ke semua kades khusus Ciaruteun Udik dan kami akan memberikan sosialisasi bagaimana peraturan tentang kewilayahan di desa masing-masing,” katanya.
TERPOPULER
