Ketua DPP PDIP Said Abdullah menepis komentar Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) cawe-cawe atau ikut mengurus koalisi dan kontestasi Pilpres 2024.
Pernyataan ini disampaikan Denny menyusul pertemuan Jokowi dengan enam ketum parpol koalisi pendukung pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/5/2023) malam pekan lalu.
Said kembali menegaskan bahwa setiap partai politik memiliki kedaulatan masing-masing untuk menentukan siapa bakal capres dan cawapres yang akan diusung.
"Sangat melecehkan kedaulatan partai-partai kalau Denny Indrayana menyebut Presiden Jokowi cawe-cawe urusan pilpres," tegasnya, Senin (8/5/2023).
Said menambahkan bahwa Jokowi mengetahui batasan demokrasi serta masing-masing partai politik memiliki hak dan kewenangan untuk mencalonkan bakal capres dan cawapres.
Sebelumnya, Jokowi menepis langkah politiknya mengundang ketua umum partai koalisi tersebut merupakan sikap ikut campur atau cawe-cawe dalam isu politik menjelang Pemilu 2024.
"Cawe-cawe? Bukan cawe-cawe. Itu diskusi, kok cawe-cawe, diskusi. Saya ini kan ya pejabat politik. Saya bukan cawe-cawe," kata Jokowi di Sarinah, Jakarta, Kamis (4/5).
Dia pun menegaskan urusan pencalonan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 merupakan ranah partai politik atau gabungan partai politik.
Namun, sebagai pejabat publik yang juga sekaligus pejabat politik, Jokowi merasa sah-sah saja mengundang para ketua umum partai koalisi untuk berdiskusi dengannya di Istana Merdeka.
"Kalau mereka mengundang saya, (atau) saya mengundang mereka boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Nggak ada. Tolonglah mengerti kalau saya ini politisi sekaligus pejabat publik," ujar Jokowi.
