Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menyebut Sandiaga Uno telah berkonsultasi lebih dahulu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum memutuskan bergabung ke PPP.
Ia menegaskan konsultasi itu bukan cawe-cawe dalam politik praktis. Hal ini merupakan bentuk dari politik kenegaraan Sandiaga Uno ke Presiden Jokowi.
"Bahwa konteks cawe-cawe tadi kaitanya dengan koordinasinya Pak Sandiaga atau mungkin saya selaku ketua umum itu adalah tidak dalam konteks politik praktis. Tetapi bahwa apa yang dikoordinasikan atau dikomunikasikan dengan bapak Presiden adalah dalam konteks politik kenegaraan," ucap Mardiono di Kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Rabu (14/6/2023).
Mardiono menjelaskan posisi PPP berada dalam koalisi pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Jokowi.
Meski begitu, Plt Ketum PPP ini merasa wajar apabila Sandi melakukan konsultasi ke Presiden Jokowi untuk menentukan arah politiknya.
"Nah yang disebut dalam hal cawe-cawe itu adalah cawe-cawe dalam tugas sebagai seorang presiden dan kepala negara. Jadi ini harus kita pisahkan ya, tetapi bukan persoalan politik praktis, karena di dalam politik praktis tentu presiden ini harus netral," tambah Mardiono.
Di sisi lain, Mardiono mengatakan dalam politik kenegaraan presiden sebagai kepala negara memiliki kewajiban untuk segala hal yang diselenggarakan oleh negeri ini, termasuk pemilu.
Ia tak memungkiri kalau seorang presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tidak ikut dalam urusan pemilu.
"Itu tidak mungkin, karena presiden adalah sebagai penanggung jawab," tandasnya.
Baca Juga: Gabung PPP, Sandiaga Uno Tak Ingin Paksakan Diri Dipilih Jadi Cawapres Ganjar
Sandiaga Uno sendiri membenarkan telah konsultasi ke Presiden Jokowi. Bahkan, ia mengakui telah melapor ke Jokowi soal keputusannya gabung ke PPP.
"Ya sudah sudah mendapat, saya sudah konsultasikan, saya sudah lapor kepada Bapak Presiden, dan perjuangan saya ini kerja keras, kerja tuntas, dan kerja ikhlas," ucap Sandiaga Uno.
