Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengakui program Kartu Jakarta Pintar (KJP) belum 100 persen tepat sasaran karena ternyata masih ada pungutan liar (pungli) kepada calon penerima.
"Ya, kami mendapatkan (laporan) itu juga, ada pungli juga, meski punglinya kecil-kecil tapi tetap nggak boleh juga," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Selasa (1/4/2014).
Laporan itu disampaikan oleh lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW). ICW menyebutkan pungli kepada setiap calon penerima KJP saat pendataan mencapai Rp50 ribu.
"Itu Rp50 ribu, bukan minta, tapi nyindir-nyidir. Tapi itu sama pungli juga. Yang saya denger seperti itu," katanya.
Jokowi tidak akan tinggal diam setelah mengetahui laporan ICW. Ia akan segera mengumpulkan data secara lebih lengkap dari lapangan.
"Kamu lihat kalau dari ratusan ribu (yang dapat KJP), ada yang satu dua seperti gitu (pungli) gimana sih. Yang paling penting kita perbaiki. Kita garap di lapangan," katanya.
ICW merilis temuan KJP tidak tepat sasaran, Senin (31/3/2014). Disebutkan, 19,4 persen penerima KJP tidak tepat sasaran.
Kepala Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Febri Hendri mengatakan sulitnya mendapatkan KJP lantaran mekanisme prosedural yang tertutup, tidak jelas dan tidak transparan di level bawah.
Menurutnya, pengelola sekolah yang mengajukan nama calon penerima KJP tidak memeriksa lagi nama-nama yang diajukan. Bahkan, ada praktik pungutan liar kepada calon penerima KJP.
"Bahkan ada beberapa warga yang harus membayar Rp50 ribu untuk mendapatkan KJP," kata Febri.
