Infografis
Suara.com - Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta mengancam untuk menggalang penggunaan hak angket untuk melengserkan Joko Widodo (Jokowi) bila tidak mundur dari kursi Gubernur Jakarta. Fraksi ini kecewa berat setelah Jokowi deklarasi menjadi calon presiden PDI Perjuangan, tapi masih duduk di kursi gubernur.
"Pokoknya kalau kalah, jangan balik lagi ke Jakarta. Oleh sebab itu, lebih baik mundur sebagai gubernur dari sekarang," kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohammad Sanusi di DPRD DKI Jakarta, Senin (7/4/2014).
Menurut Sanusi, Jokowi tidak bijaksana bila tidak mundur karena Jakarta akan dirugikan.
"Jakarta itu Ibukota Negara dan pusat pemerintahan, jangan disamakan dengan Solo, Sragen, dan kejawen yang bisa cuti. Makanya, perlu bijaksana dalam menyikapinya, Jakarta dirugikan sekali," kata Sanusi.
Sanusi memberi batas waktu kepada Jokowi untuk mundur sampai Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka pendaftaran calon presiden.
"Pokoknya kami kasih waktu sampai KPU membuka pendaftaran calon? presiden. Kalau sudah pembukaan pendaftaran, Jokowi belum mundur, kami ajukan hak angket," kata Sanusi.
Menurut Sanusi, Jokowi seharusnya bisa meniru beberapa peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat yang mundur dari jabatan masing-masing. Misalnya, Gita Wirjawan yang mundur dari jabatan Menteri Perdagangan dan Dino Patti Djalal yang mundur dari jabatan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat.
Tujuannya, kata Sanusi, supaya mereka fokus mencalonkan diri sebagai presiden, walaupun belum tentu keluar sebagai pemenang.
Apabila Jokowi ingin dipandang sebagai tokoh muda yang berkompeten dan punya visi misi, kata Sanusi, sebaiknya meniru langkah Dino dan Gita.
