Pendukung Jokowi di Facebook Minta Pengamat Independen Turun Tangan

Suara.com - Barisan Relawan Jokowi Presiden yang mengelola grup Facebook dengan anggota 650.258 orang -- per Kamis (24/4/2014) pagi -- meminta pengamat independen untuk memantau.

"Silakan lihat sendiri bagaimana serangan terhadap Jokowi sangat gencar. Setiap hari sedikitnya 2.000 orang masuk menyusup, tetapi malah mempromosikan Prabowo Subianto," kata Sekretaris Jenderal Barisan Relawan Jokowi Presiden, Utje Gustaaf Patty, di Jakarta.

Menurut Utje keliru jika relawan Jokowi dianggap menyerang lawan. Sebab, katanya, doktrin pendukung Jokowi adalah jangan meninggikan Jokowi dengan merendahkan orang lain.

"Kami ini bukan bukan fans club, kami mendukung Jokowi dengan pemahaman yang jelas. Kami relawan, bukan orang bayaran," kata Utje.

Relawan Jokowi, kata Utje, tidak mampu membeli seragam untuk ribuan orang. Relawan, katanya, malah menyumbang gerakan. "Boro-boro beli seragam mewah, makan saja sudah," ujar Utje.

Menurut Utje, Bara JP jika penegak hukum memantau grup Barisan Relawan Jokowi Presiden, hasilnya nanti bisa diumumkan, siapa yang menyerang dan siapa yang diserang. "Sekarang yang terjadi, penyerang malah mengaku diserang. Lucu," katanya.

'Pasukan Nasi Bungkus'

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, meminta pemerintah menerapkan aturan soal kepemilikan akun di dunia maya atau jejaring sosial.

Menurut Fadli, sudah bukan saatnya lagi di Indonesia akun-akun fiktif bisa ada dan sembarangan membuat komentar atau pernyataan. Fadli menyebutnya sebagai istilah 'pasukan nasi bungkus' yang sering menyerang Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

"Saya kira sudah waktunya turun tangan pemerintah atau institusi yang berwenang dalam hal ini untuk mengatur. Sehingga orang tahu, sehingga demokrasi kita itu jelas. Di Singapura tidak bisa, di Malaysia tidak bisa orang dengan seenaknya membuat akun seperti itu, jadi ada kontrol," kata Fadli, Rabu (23/4/2014).

Fadli menilai Indonesia terlalu liberal, bahkan lebih dibandingkan dengan Amerika. Amerika saja, kata dia, kepemilikan akun media sosial dibatasi.

"Itu, kan keprihatinan terhadap maraknya dunia sosial media. Menurut saya, sekarang ini kita negara liberal, tetapi terlalu liberal. Di negara liberal seperti di Amerika itu sendiri dibatasi. Tidak boleh orang sembarangan bikin akun palsu dan memfitnah orang seperti itu," kata dia.

Sekadar informasi, untuk meredam serangan 'pasukan nasi bungkus' di dunia maya, Gerindra membuat tim online khusus. Tim tersebut bertugas untuk membuat perimbangan untuk melakukan kampanye positif.