Suara.com - Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Mahkamah Konstitusi (MK) menindak tegas setiap pelanggaran pemilu dan menyelesaikan sengketa pemilu dengan jujur.
Hal ini disampaikan pimpinan pusat Muhammadiyah dalam konferensi pers di Aula Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2014).
"Muhammadiyah mendesak agar Bawaslu menindak tegas setiap pelanggaran Pemilu sesuai perundang-undangan yang berlaku, sedangkan kepada Mahkamah Konstitusi agar menyelesaikan sengketa pemilu seadil-adilnya," ujar Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.
Dalam pleno rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal 9 Mei lalu, berdasarkan keterangan Daniel Zuchron, salah satu anggota Bawaslu menyatakan bahwa masih banyak masalah yang dihasilkan oleh pemilu legislatif yang lalu.
Oleh karena itu, sebagai dampaknya, Mahkamah Konstitusi harus dengan rela menerima banyaknya sengketa pemilu yang dilaporkan oleh pihak yang bermasalah.
