Suara.com - Dua hari pasca penetapan Menter Agama Suryadharma Ali (SDA), yang juga Ketua Umum PPP, sebagai tersangka dugaan korupsi dana penyelenggaraan haji, pengurus harian DPP PPP rupanya belum menggelar rapat membahas kelangsungan jabatannya.
Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saifuddin yang dihubungi Suara.com, Sabtu (24/5/2014), mengatakan belum ada rencana menggelar rapat, sekaligus membantah informasi ada rapat yang dilakukan oleh sejumlah pengurus semalam, Jumat (23/5/2014).
“Tidak belum. Semalam juga saya tidak tahu ada rapat bahas Pak Suryadharma,” ungkap Lukman.
Dia juga tidak mau memastikan kapan DPP PPP secara resmi akan membahas status hukum tersangka Suryadharma Ali dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Belum tahu kapan,” terang Lukman.
Dia malah sempat balik bertanya soal informasi rapat pembahasan oleh DPP, padahal di situs resmi PPPy yang beralamat PPP.or.id menulis penjelasan salah satu pengurusnya Lukman Hasibuan yang menyebut DPP PPP menggelar rapat khusus malam itu.
Hal ini juga dibernarkan oleh Politisi PPP lainnya Ahmad Yani kepada Suara.com. Dia membenarkan ada rapat khusus, namun demikian hasilnya belum diketahui.
“Saya belum tahu hasilnya sikap pengurus harian,” jelas Yani.
Kemungkinan besar menurut Yani, PPP tidak akan menggelar Muktamar Luar Biasa untuk melengserkan Suryadharma, karena forum itu akan dilakukan sebulan setelah Pilpres.
Suryadharma dijadikan tersangka oleh KPK berkaitan dengan jabatannya sebagai Menteri Agama yang diduga terlibat dalam kejahatan korupsi dana penyelenggaraan haji pada tahun anggaran 2012-2013.
KPK mengungkapkan dana penyelenggaraan haji tahun itu mencapai sekitar Rp1 miliar, namun belum diketahui berapa kerugian negara dalam kasus itu.
