Suara.com - Calon Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan perlunya renegosiasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah terkait pembagian hasil royalti tambang.
Hal itu disampaikan Jokowi saat menemui Gubernur Kalimantan Selatan Ruddy Ariffin di rumah dinasnya di Jalan Suprapto, Banjarmasin, Minggu (25/5/2014).
"Renegosiasi diperlukan antara negara dan rakyat agar keduanya diuntungkan. Ini kepentingan yang harus disinkronkan. Kerusakan lingkungan akibat tambang, kan daerah yang tanggung," kata Jokowi.
Jokowi juga menegaskan, permasalahan di bidang pertambangan saat ini terletak pada pembagian hasil.
"Di mana-mana, pertambangan selalu jadi masalah. Tapi bukan masalah tambangnya tapi bagi hasil royaltinya itu," ucap Jokowi.
Gubernur DKI Jakarta itu juga menyinggung kecilnya jatah sebesar 3 persen yang diberikan pada provonsi dan kabupaten.
"Kalau seperti sekarang, hanya dapat 13,5 persen dan daerah hanya diberi jatah 3 persen untuk dibagi antara provinsi dan kabupaten kota, itu kecil sekali," ujar Jokowi.
Sementara, Kalimantan Selatan sendiri memiliki 4,3 juta jiwa penduduk yang tinggal di 13 kabupaten kota.
"Kalau pembagiannya segitu, kan sedikit sekali. Itu yang banyak dikeluhkan di Kaltim," tukasnya.
Jokowi mengatakan kunjungannya ke daerah-daerah seperti kali ini akan sangat membantunya saat maju menjadi presiden. (Antara)
