Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta agar PT Jakarta Monorail (JM) menggelar dengar pendapat (public hearing) terkait rencana pembangunan monorel di Kota Jakarta.
"Dari pada masalah seputar pembangunan monorel ini tidak kunjung selesai, saya sudah menyampaikan pesan kepada mereka (PT JM), sampai deputinya, supaya mengadakan public hearing," kata Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2014).
Menurut Basuki, permintaan tersebut disampaikan terkait pernyataan PT JM yang mengatakan bahwa pembangunan monorel tertunda karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tidak kunjung menandatangani perjanjian kerja sama.
"Justru perjanjian itu tidak kita tandatangani karena kita ragu-ragu. Pasalnya, tidak ada bank yang mau membiayai mereka (PT JM) untuk pembangunan monorel. Ini pasti ada yang salah," ujar lelaki yang kerap disapa Ahok itu.
Dia menuturkan Pemprov DKI sebetulnya menyetujui pembangunan transportasi massal di kota Jakarta demi mengurangi kemacetan lalu lintas, yang penting konsep dan pembiayaannya jelas.
"Kita mau bangun transportasi massal apa saja, asalkan semuanya masuk akal. Mulai dari rencana, konsep, dana, itu semua harus jelas, harus matang. Kita tidak mau sampai terjadi wanprestasi atau pembangunannya berhenti di tengah jalan," tutur Ahok.
Dia mengungkapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dan dikaji lebih lanjut oleh PT JM, diantaranya penentuan lokasi depo monorel dan jumlah penumpang yang dapat diangkut.
"Lokasi depo itu harus jelas. Kemudian, jumlah penumpang juga mesti dikaji ulang. Kalau syarat-syarat itu tidak bisa dipenuhi, lebih baik proyek pembangunan monorel ini kita lelang saja," ungkap Ahok. (Antara)
