Jokowi-JK Bakal Perkuat TNI, Polri dan PNS

Suara.com - Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla akan memperkuat institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan pegawai negeri sipil (PNS), jika terpilih dalam Pilpres 9 Juli mendatang.

Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-JK, Tjahjo Kumolo, mengemukakan hal itu kepada Antara di Semarang, Minggu (22/6/2014), menjelang Debat Capres III bertema "Politik Internasional dan Ketahanan Nasional".

Debat yang diselenggarakan KPU Pusat di Jakarta, Minggu malam, akan diikuti peserta nomor urut 2 Joko Widodo-Muhammad Jusuf Kalla yang diusung PDI Perjuangan, Partai NasDem, PKB, Partai Hanura, dan PKPI, dan juga peserta nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Radjasa yang diusung Partai Gerindra, PAN, Partai Golkar, PKS, PPP, dan PBB.

Tjahjo menegaskan bahwa gagasan pasangan Jokowi-JK dalam jangka pendek dan menengah adalah memprioritaskan penguatan terhadap institusi TNI, Polri, dan pegawai negeri sipil (PNS), serta BUMN dan BUMD strategis untuk mendukung penguatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI dan Polri demi menjaga pertahanan negara yang berdaulat dan kamtibmas.

Demikian pula, dalam hal peningkatan kesejahteraan TNI, Polri, dan PNS, termasuk pensiunan, kata Tjahjo, yang juga Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, akan menjadi kesatuan peningkatan secara maksimal yang akan diperhatikan.

Hal itu mengingat, kata lelaki kelahiran Kota Surakarta itu, ketiga elemen (TNI, Polri, dan PNS) tersebut sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang kuat dan solid untuk memacu kinerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas, termasuk organisasi profesi lainnya, seperti dokter, bidan, perawat, guru, buruh, petani, dan nelayan.

"Ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan ketahanan nasional. Mereka semua adalah ujung tombak negara bangsa Indonesia yang berdaulat," kata Tjahjo yang juga anggota Komisi I (Bidang Pertahanan) DPR RI.

Selain itu, lanjut alumnus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang itu, Pemerintah ke depan juga akan konsisten membangun perencanaan infrastruktur yang komprehensif integral guna memperkuat wilayah perbatasan.

Hal yang tidak kalah pentingnya, menurut Tjahjo, adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan perbatasan untuk menjadi bagian perhatian utama yang merupakan bagian dari kekuatan TNI bersama rakyat.

"Hal ini akan menjadi kata kunci pertahanan nasional, apalagi TNI lahir dari rakyat," kata Tjahjo, wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Jawa Tengah I (Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Kendal).