Suara.com - Mantan politisi Partai Golkar Poempida Hidayatulloh menyatakan bergabungnya Partai Golkar ke pasangan no urut 1, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa dinilai tidak sah dan melanggar AD/ART partai itu.
"Bahwa tidak ada pleno yang menyatakan dukungan ke Prabowo-Hatta, nah ini yang menurut saya tidak sesuai dengan AD/ART dan tidak sah. Di munas mendatang ini akan menjadi kasus yang sangat berat," kata Poempida usai diskusi bertemakan ‘Partai Demokrat Terbelah’, di Hotel Whiz Cikini, Jalan Cikini Raya no. 6, Menteng-Jakarta Pusat.
Menurut Mantan politisi Partai Golkar itu, rapimnas yang beberapa waktu lalu dilaksanakan oleh partainya tidak bisa menjadi keputusan partainya memilih pasangan no urut 1, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.
"Memutuskan iya, namun tidak menjadi keputusan partai. Jadi dia harus melalui satu proses rapat pleno di DPP, di situlah sebenarnya, rekomendasi kepada DPP sifatnya disahkan, inilah etiknya," ujarnya.
Dia juga menambahkan, usai rapimnas, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie langsung melakukan pertemuan dengan ketua umum Megawati Soekarnoputri, untuk membicarakan koalisi.
Seperti diketahui setelah melakukan pertemuan tidak terjadi kesepakatan dan akhirnya partai Golkar berlabuh ke Partai Gerindra yang menjagokan Prabowo-Hatta di pilpres.
"Selesai rapimnas Pak Ical dan kawan-kawan ketemu Bu Mega dan tidak terjadi kesepakatan untuk koalisi dan kemudian langsung ketemu Prabowo, dan akhirnya sudah deal dan seperti itu," tegasnya.
Melihat hal tersebut Poempida mengaku tidak ada rapat pleno yang menyatakan dukungan ke Prabowo-Hatta. Sementara pleno hanya untuk membahas kader partai yang membelot dan tidak satu pun pandangan untuk mengusung Prabowo-Hata.
"Kapan plenonya? Dan ini ga ada sama sekali, dan pleno bagi orang-orang yang membelot seperti saja," tutupnya.
