Infografis
Suara.com - Partai Gerindra sebagai pemimpin koalisi permanen atau koalisi Merah Putih tidak risau dengan adanya kasak-kusuk sebagian anggota partai untuk bergabung dengan koalisi PDI Perjuangan. Pasalnya, manuver anggota partai tersebut dianggap tak merepresentasikan organisasi.
"Kalau anggota ya bisa (kasak-kusuk). Misalnya anggota Golkar, anggota Demokrat atau partai lainnya. Tapi itu kan kepentingan individu saja," kata Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi kepada suara.com, Rabu (16/7/2014).
Menurut Suhardi, manuver individual tidak akan berdampak karena secara organisasi telah menyepakati koalisi permanen yang ditandai dengan penandatanganan bersama dalam deklarasi di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat.
"Jadi, kalau ada kasak-kusuk, dekati sana, itu dia sebagai anggota partai," katanya.
Suhardi menambahkan manuver semacam itu biasa terjadi dalam dunia politik. Artinya, tidak semua anggota partai bisa sejalan dengan keputusan partai.
"Sejak awal, kan memang tidak semuanya full dan dimanapun serta hampir semua partai begitu, tidak full ikuti keputusan partai," katanya.
Ketika diminta menanggapi pernyataan sejumlah kalangan yang menyebutkan bahwa tidak ada sejarahnya di Indonesia sistem koalisi permanen atau dengan kata lain koalisi akan bubar di tengah jalan, Suhardi mengatakan sudah menyadarinya.
"Makanya dalam pidato saya (di acara deklarasi koalisi permanen) tidak menulis koalisi permanen. Tapi, saya sebutkan bahwa kita berjuang untuk koalisi permanen. Makanya saya sebut ini adalah pertama dalam sejarah, ada suatu program partai beraklamasi, menyatukan visi," kata Suhardi.
Ditanya apa jaminan agar koalisi ini tetap kompak, Suhardi mengatakan jaminannya adalah adanya komitmen untuk satu tujuan.
"Ketika kita sama-sama memiliki satu tujuan, yaitu untuk Indonesia makmur dan sejahtera untuk rakyat. Ketika kita sama-sama seperti itu, itu pasti mampu menjamin," katanya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Pramono Anung memprediksi koalisi permanen tidak berumur panjang.
“Sebagai orang yang berkecimpung lama di dunia politik, saya melihat bahwa tentunya koalisi permanen ini rawan sekali untuk berumur panjang. Karena kita punya pengalaman yang sama di tahun 2004 pada waktu itu PDI Perjuangan juga bagian dari itu,” kata Pramono.
Ia menceritakan pengalaman PDI Perjuangan ketika menggagas Koalisi Kebangsaan. Setelah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dinyatakan kalah saat itu dan hanya berhasil mengusung Agung Laksono menjadi Ketua DPR.
“Tetapi itu tidak bertahan lama. Dan akhirnya itu enggak sampai satu bulan. Begitu tidak bisa terpenuhi tujuannya, bubar dengan sendirinya. Maka saya lihat andaikan pada tanggal 22 Juli ini Jokowi-JK menang, diputuskan KPU meskipun masih ada gugatan ke MK sebagai pemenang, dalam Pilpres ini saya yakin, Koalisi Permanen juga tidak akan bertahan lama,” kata Pramono yang juga Wakil Ketua DPR RI.
Bahkan, ujar dia, belum ditetapkan oleh KPU, sudah ada indikasi terjadinya perpecahan di internal koalisi permanen tersebut.
“Sekarang pun sudah ada kasak-kusuk. Ada beberapa partai yang ingin bergabung dengan PDI Perjuangan. Ya itu adalah enggak enak saya sebutkan. Enggak etis saya sampaikan,” kata dia tanpa menyebut partai yang akan bergabung tersebut.
Koalisi permanen di DPR beranggotakan Partai Gerindra, PPP, PKS, PAN, Golkar, dan Demokrat. Di luar parlemen ada PBB.
