Infografis
Suara.com - Sejak formulir C1 atau data perolehan hasil suara di tingkat tempat pemungutan suara dipindai ke dalam website KPU, Mata Massa telah menerima sebanyak 85 formulir C1 yang diduga bermasalah. Mata Massa adalah aplikasi pemantauan pemilu legislatif dan presiden 2014.
Formulir C1 tersebut diduga bermasalah setelah dibandingkan dengan data asli atau pun dengan menganalisa jumlah suara yang ada di formulir suara.
Formulir C1 yang bermasalah berasal dari berbagai daerah, yaitu Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Maluku Tengah, Maluku Utara, Yogyakarta, Bengkulu, Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua dan Papua Barat.
Dugaan penggelembungan suara melalui pengiriman dari kantor pos (drop box) juga terjadi di luar negeri, yakni dari Malaysia.
Sejauh ini KPU meyakini persoalan-persoalan dalam formulir C1 ini sebagai kesalahan teknis. Namun, jika diukur dari jumlah formulir C1 bermasalah tersebut, kesalahan teknis ini lebih banyak menguntungkan pasangan nomor urut 1, Prabowo-Hatta, dengan penambahan suara.
Sementara pasangan nomor urut 2, Jokowi-JK, yang menang mutlak di puluhan TPS di Papua dan Papua Barat juga patut dikritisi.
Seluruh laporan dugaan kecurangan formulir C1 tersebut dilaporkan ke KPU hari ini, Kamis (17/7/2014), yakni kepada anggota KPU Ferry Kurnia.
“Laporan formulir C1 yang diduga bermasalah ini, menjadi catatan bahwa proses penghitungan suara resmi di KPU perlu diwaspadai seluruh masyarakat. Jangan sampai hanya karena kesalahan teknis, akan menciderai kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu,” kata Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Umar Idris.
Mata Massa juga mendesak KPU aktif untuk memperbaiki seluruh laporan formulir C1 yang diduga bermasalah di tiap jenjang, mulai dari kelurahan sampai provinsi. Proses perbaikan formulir C1 yang bermasalah tersebut juga perlu dibuka secara transparan kepada publik agar bisa publik ikut memberikan informasi bagi KPU untuk melakukan perbaikan.
“KPU harus komitmen untuk membuka kotak suara kalau itu memang diperlukan untuk mencari kebenaran suara dalam formulir C1,” kata peneliti Perludem, Veri Junaedi.
Sejak Rabu (16/7/2014) pekan ini, penghitungan hasil suara telah sampai ke tingkat kabupaten/kota. Bahkan, di beberapa kabupaten/kota, verifikasi hasil suara telah selesai dilakukan sehingga prosesnya dilanjutkan ke tingkat provinsi.
Dalam proses penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga ke KPU Pusat, tim sukses calon presiden diharapkan tidak mengerahkan sekelompok massa untuk menekan penyelenggara pemilu. Selama proses penghitungan suara berlangsung, yang lebih penting adalah penunjukan bukti-bukti yang valid dan meyakinkan seputar dugaan kecurangan hasil suara, bukan melakukan tekanan melalui kelompok massa.
“KPU Provinsi dan KPU Pusat harus bisa menyelesaikan perselisihan hitungan suara dengan baik, namun tidak boleh sampai mengganggu jadwal penghitungan hasil suara yang dijadwalkan akan diumumkan pada 22 Juli, Selasa pekan depan,” kata Muhammad Irham, Project Officer Mata Massa.
Data terbaru Mata Massa
Sejak kampanye pemilu presiden berlangsung pada awal Juni hingga hari ini, Mata Massa telah menerima sebanyak 411 laporan dari masyarakat seputar pelanggaran Pilpres 2014. Dari laporan tersebut, sebanyak 332 laporan telah diverifikasi sementara 79 laporan belum diverifikasi.
