Suara.com - Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengatakan efektivitas dari pelaksanaan "Electronic Road Pricing" (ERP) untuk mengurangi kemacetan di wilayah DKI Jakarta tergantung kepada penetapan harga ERP tersebut.
"Pelaksanaan ERP akan signifikan jika penetapan harganya pas," kata Bambang Susantono, Selasa (29/7/2014).
Menurut Bambang, bila harga untuk ERP terlalu murah akan mengakibatkan semua pengemudi tertarik masuk yang dampaknya bisa menambah kemacetan.
Namun, lanjutnya, bila harga yang ditetapkan untuk ERP terlalu mahal maka mengakibatkan tidak ada kendaraan yang akan masuk.
Untuk itu, ujar dia, Wamenhub menyebutkan agar ada survei yang bisa menentukan secara tepat harga pelaksanaan ERP.
"Harus ada survei 'willingness to pay' (tingkat kemauan membayar) dan 'ability to pay' (tingkat kemampuan membayar)," katanya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai pelaksanaan uji coba sistem jalan berbayar elektronik sudah berjalan baik.
Untuk tahap pertama, menurut dia, sistem ERP hanya akan diberlakukan bagi kendaraan bermotor roda empat dan selanjutnya pada sepeda motor.
Rencananya tarif ERP yang akan diberlakukan berkisar antara Rp30.000 hingga Rp100.000 setiap satu kali melintas. (Antara)
