Suara.com - Tim Transisi capres terpilih Joko Widodo (Jokowi) memilih tetap menunggu hasil keputusan sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) sebelum berkomunikasi dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Hal itu dikemukakan salah seorang anggota tim transisi Andi Wijayanto di Jakarta, Sabtu (9/8/2014).
Menurut Andi, Tim Transisi Jokowi tetap menghormati dan menjaga etika politik sambil terus menyusun kerangka kerja yang akan dilaksanakan setelah Jokowi dilantik pada Oktober mendatang.
“Setelah putusan MK baru mulai. Tetapi akan diawali dengan komunikasi Pak Jokowi kepada Pak SBY terlebih dahulu, meminta Pak SBY memberikan peluang untuk Tim transisi berinteraksi dengan pemerintahan untuk berkonsultasi," kata Andi.
Andi mengungkapkan, tim sudah memetakan kerja dan membentuk empat kelompok yang dipimpin oleh empat deputi.
Adapun kelompok itu terbagi menjadi tim kelembagaan dan arsitektur kabinet, tim kesejahteraan rakyat; seperti kesejahteraan petani nelayan, Kartu Indonesia Pintar dan sehat, tim infrastruktur dan tim legislasi dan APBN.
"Ada empat kelompok tadi, saya sebagai Deputi bidang kelembagaan, Anis Baswedan untuk kelompok Kesejahteraan, Akbar Faisal untuk Infrakstruktur, dan Hasto Kristiyanto untuk bidang APBN dan legislasi," jelasnya.
Keempat tim hanya menyiapkan interaksi strategis dengan kementerian yang ada di pemerintahan, untuk memperoleh masukan terkait pelaksanaan pemerintahan lima tahun ke depan.
"Kita tidak mengenal sistem presidensial, oleh karena itu tidak ada presiden transisi, kita akan bangun interaksi dengan kenterian agar mengetahui apa yang akan dilakukan nanti," tutupnya.
