Suara.com - Penunjukan AM Hendropriyono sebagai penasehat tim transisi Joko Widodo dan Jusuf Kalla merupakan kewenangan penuh Presiden terpilih Jokowi. Namun, Jokowi diminta tidak mengabaikan suara-suara kritis dari masyarakat sipil yang keberatan dengan penunjukkan Hendropriyono.
Sekjen Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat) Hendrik Sirait mengatakan, Jokowi tentu punya pertimbangan tertentu untuk menunjuk Hendropriyono sebagai penasihat tim. Tetapi, keberatan dari kalangan pegiat HAM tentang penunjukkan Hendropriyono tidak boleh didiamkan begitu saja.
“Pegiat HAM menilai figur Hendropriyono bermasalah yang ada kaitannya dengan persoalan kejahatan ham di masa lalu. Apalagi Jokowi sendiri punya komitmen bahwa postur pemerintahannya adalah rezim yangg steril dari beban masa lalu. Jadi menurut saya, Jokowi sebaiknya menjelaskan kepada publik alasannya memilih dan mengangkat Hendropriyono sebagai salah satu penasihat di tim transisi,” kata Hendrik kepada suara.com melalui BlackBerry Messenger, Sabtu (16/8/2014).
Menurut Hendrik, penjelasan ini penting sebagai bentuk transparansi dan legitimasi dukungan publik kepada Jokowi. AM Hendropriyono dianggap bermasalah karena diduga bertanggung jawab terhadap insiden penyerbuan aparat ke Desa Talangsari III, Lampung pada 1989.
Hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), sebanyak 130 orang tewas dan ratusan lainnya mengalami penganiayaan dalam peristiwa itu. Namun, hingga kini belum ada proses hukum yang menyatakan dirinya bersalah.
Ketika menjabat sebagai kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Hendropriyono juga disorot karena kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir Said, pada 7 September 2004.
