Suara.com - Keterwakilan perempuan di kabinet pemerintahan presiden terpilih Joko Widodo - Jusuf Kalla mulai dipersoalkan sejumlah kalangan.
Fungsionaris DPP PDI Perjuangan Dewi Aryani, yang juga anggota Komisi VII DPR RI menyatakan sepakat persentase keterwakilan perempuan minimal 30 persen dari total anggota kabinet.
Alasan Dewi, seperti di parlemen, keterwakilan perempuan di kabinet diharapkan membuat perempuan lebih berdaya dan membawa kemajuan bangsa.
Senada dengan Dewi Aryani, peneliti senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) R. Siti Zuhro memandang perlu mengarusutamakan (mainstreaming) keterwakilan perempuan dalam kabinet periode lima tahun ke depan.
"Bila di kepengurusan partai dan pen-caleg-kan pada pemilu anggota legislatif ada persyaratan minimal 30 persen harus dipenuhi, maka di kabinet pun perlu ada keterwakilan perempuan yang memadai," kata alumnus Curtin University, Perth, Australia itu.
Dosen tetap pada Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Riau itu menegaskan perlunya keterwakilan perempuan di kabinet agar keberpihakan terhadap pemberdayaan kaum perempuan yang senantiasa disuarakan sejak Pemilu 1999 tidak hanya menjadi slogan kosong, tetapi konkret.
"Ikon baru 'Perubahan Mental' yang dipromosikan Jokowi mestinya ikut mewarnai dalam perumusan pembentukan kabinet saat ini," kata penulis buku "Menata Kewenangan Pusat-Daerah yang Aplikatif Demokratis" (Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI, 2005) itu.
Menurut Siti, perlu menempatkan sosok-sosok perempuan bermental Srikandi dan Kartini pada jabatan-jabatan strategis dan penting, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Industri dan Perdagangan, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Selain itu, penempatan mereka di Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan juga lembaga-lembaga stragis,, bisa menopang pemerintahan Jokowi-JK untuk memajukan Indonesia. (Antara)
