Suara.com - Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla rupanya sudah mempersiapkan diri untuk tidak popular di mata masyarakat dan politisi berkaitan dengan rencana kebijakannya untuk menyelamatkan anggaran negara.
Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan, Maurar Sirait, dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (23/8/2014).
Setidaknya ada dua langkah yang bakal dipilih Jokowi untuk efisiensi anggaran negara.
"Pertama, kalau fiskal kita memprihatinkan, yang harus kita lakukan pasti nomor satu adalah efisiensi, perjalanan dinas, DPR, pemerintah. Kedua bagaimana mendapatkan uang, ya dengan naikkan pajak rokok, barang-barang mewah. kita siap untuk tidak populer untuk jangka pendek, tapi itu berguna untuk jangka panjang, itu kita harus siapkan," terang Maurar.
Selain itu dia pun menambahkan, untuk menaikan pajak, kualitas serta kuantitas pegawai pajak dan bea cukai juga harus ditingkatkan.
Dia mengambil contoh Jepang yang ukurannya lebih kecil dari Indonesia, namun auditornya lebih banyak ketimbang Indonesia.
"Saya mendengar bahwa pegawai pajak dan bea cukai kita sangat sedikit dan kualitasnya juga belum terlalu bagus, maka nanti kualitas dan kuantitasnya harus ditingkatkan, agar pendapatan dari pajak dapat maksimal," tambahnya.
Dengan banyaknya masukan dari sektor pajak tersebut yang disertai dengan efisiensi di aspek lain, maka segala program yang menjadi visi misi Jokowi-JK bisa tercapai.
"Efisiensi dan maksimalkan pajak akan membantu terwujudnya semua visi misi pak Jokowi dan JK," tutupnya.
