Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Hanura Jus Usman Sumanegara yakin dalam waktu dekat PPP dan PAN resmi bergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Sinyalemen PPP dan PAN akan segera bergabung sudah ditunjukkan oleh petinggi-petinggi partai tersebut, demikian dikatakan Jus Usman kepada suara.com, Rabu (3/9/2014).
"Kan di PPP sendiri sekarang sudah hampir, terutama seniornya sudah jelas meminta PPP mendukung Jokowi-JK," kata Jus Usman ketika kenapa koalisi pendukung Jokowi-JK tidak segera mengumumkan bergabungnya PPP dan PAN yang sudah lama memberikan tanda ingin masuk koalisi pendukung pemerintah.
Menurut dugaan Jus Usman, alasan PPP belum deklarasi bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi-JK adalah karena harus melalui mekanisme muktamar partai terlebih dahulu. Muktamar partai kemungkinan akan diselenggarakan akhir September atau awal Oktober 2014.
"Kalau individu kan sudah banyak (mau gabung). Tapi mekanisme secara kelembagaan (muktamar) kalau tidak salah dalam akhir bulan ini atau awal bulan depan," katanya.
Sedangkan PAN, kata Jus Usman, sudah menunjukkan adanya perkembangan yang bagus ke arah koalisi. Misalnya belum lama ini, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa bertemu dengan Jokowi di rumah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.
"Pak Hatta sudah terbuka mengucapkan selamat atas terpilihnya Jokowi-JK. Bahkan sudah ketemu dengan Pak Jokowi. Itu kan sudah ada titik terang bahwa PAN ingin sama sama membangun bangsa," kata Jus Usman. "Itu sinyal yang sangat bagus."
Sementara Partai Demokrat, menurut Jus Usman, perkembangannya juga bagus, walaupun partai tersebut menegaskan akan tetap independen sampai hari ini.
"Tapi kan belum tahu ke depannya seperti apa. Politik kan dinamis," kata Jus Usman.
Pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang akan tetap netral, menurut Jus Usman, itu merupakan pernyataan normatif.
Seperti diketahui, saat ini Jokowi-JK sedang membutuhkan tambahan kekuatan partai di Parlemen. Dengan demikian, kekuatan politik tersebut bisa mengawal kebijakan pemerintah.
TERPOPULER
