Suara.com - Presiden terpilih Joko Widodo hingga kini memang belum memastikan postur kabinetnya, namun dari hasil kajian sementara, Jokowi akan tetap mempertahankan tiga menteri coordinator.
Hal itu diungkapkan Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto usai rapat kajian membahas kementerian pemerintahan Jokowi-JK di Rumah Transisi di kawasan Menteng, Jakarta, Selasa (2/9/2014) malam.
"Tadi punya tiga alternatif menko, tapi belum diputuskan Pak Jokowi," ujarnya.
Alternatif ini, sambungnya, adalah menggunakan menko seperti pemerintahan Presiden SBY, yaitu Kementerian Kordinator Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Kordinator Perekonomian, serta Kementerian Kesejahteraan Rakyat.
"Opsi kedua berdasarkan pilar trisakti ada Menko Politik, Menko Ekonomi Berdikari, Menko kebudayaan. Ada juga tanpa Menko, jadi fungsi kordinasi akan dipegang presiden dan wapres," ujarnya.
Usulan menko tersebut memang belum dibahas secara mendetail. Sebab, dalam pertemuan kali ini, Tim Transisi masih memfokuskan soal konsekuensi dari penggunaan arsitektur 34 Kementerian.
Andi menerangkan, opsi ini hanyalah opsi pertama. Masih ada dua opsi arsitektur kabinet milik Jokowi-JK. Dua opsi itu masih digarap oleh Tim Transisi.
"Jadi sekali lagi, Pak Jokowi hari ini datang untuk membahas opsi A, tidak diputuskan apakah opsi ini akan dipakai atau tidak," ujarnya.
Andi juga menambahkan, Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) dalam hal ini masih dilibatkan. JK, nantinya akan diagendakan sendiri untuk pembahasan masalah arsitektur kementerian ini.
"JK akan mendapatkan pendalaman di kesempatan lain. Agenda Pak Jokowi dengan Pak JK tidak sama. Tergantung permintaan Pak Jokowi, Pak JK mana yang mau diperdalam," tuturnya.
