Suara.com - Tim Transisi Jokowi-JK mulai berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Djoko Suyanto setelah mendapat lampu hijau dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan polemik aturan koordinasi hari ini, Senin (8/9/2014).
Deputi tim Transisi Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Andi Widjajanto, usai bertemu Djoko Suyanto mengaku membahas penegakan hukum dan Ham.
"Tadi tentang kondisi penegakan Hukum dan Ham saat ini, Menkumham dan Jaksa Agung membahas tentang sensus nasional yang dibutuhkan kasus Ham masa lalu karena kita masih harus menggodok Undang-undang KKR, karena proses yudisial review yang bisa di berlakukan," kata Andi di Rumah Transisi Jokowi-JK, Jalan Situbondo Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat.
Dalam pertemuan itu, secara umum Menkumham maupun Jaksa Agung menekankan pentingnya adanya politik hukum dan sensus nasional, untuk mengungkap pelanggaran Ham masa lalau.
"jadi tidak dilihat per kasus secara presifik tadi, tapi membahas dua pilar utama kasus politik hukum, dan nasional hukum," tambah Andi.
Selain itu, menurut Andi, agenda Jokowi-JK yang diutamakan di bidang polhukam, untuk membahas Konferensi Nasional Tingkat Tinggi.
"Yang tadi paling prioritas adalah KTT tingkat internasional APEC Nasonal, G20, ada juga G15, D8, Asean sendiri, asian Summit Asean Korea, itu difokuskan kesana, karena waktu kesiapan ada 6 minggu untuk KTT pertamanya pak Jokowi," pungkasnya.
