REGIONAL:
Suara.com - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) memastikan masalah pertanahan akan dituntaskan sesegera mungkin setelah dia dilantik.
"Nanti sistem itu diperbaiki, supaya bisa dijalankan," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Selasa, (9/9/2014).
Untuk membenahi masalah tersebut, Jokowi mengaku pihaknya melalui Badan Pertanahan Negara (BPN) akan melakukan evaluasi dan menerapkan kebijakan satu peta (one map).
Dengan kebijakan tersebut, menurut Jokowi, konflik pertanahan dapat diminimalisir karena seluruh hal yang terkait dengan pemetaan berpusat pada tiap kementerian.
"Kalau yang namanya kebijakan satu peta itu buat bahan evaluasi. Semua kementerian pakai 1 peta jangan pakai peta sendiri-sendiri. One map policy, semua Kementerian itu ya pakai satu peta, jangan pakai peta sendiri-sendiri," katanya.
Jokowi menambahkan, hal itu dilakukan agar setiap pembangunan yang akan dilakukan tidak berbenturan, baik yang antar kementerian ataupun kementerian dengan pemerintahan daerah.
"Jadi tiap hal, pertambangan dengan pertanian, pertanian dengan kehutanan, Pemda juga. Sengketa-sengketa itu sering terjadi perusahaan dengan pemda, itu disetiap provinsi ada 900 kasus bayangkan dalam 1 provinsi," lanjutnya.
Terkait dengan banyaknya oknum yang bermain dalam BPN, Jokowi menegaskan dirinya akan memperbaiki sistem yang membuat banyaknya oknum bermain dan melakukan pelanggaran hukum.
"Ya nanti sistemnya diperbaiki. Yaitu tadi kalau one policy itu jadi ya pasti jalan," tutup Jokowi.
TERPOPULER
