Suara.com - Perdebatan soal RUU Pilkada menjelang pembahasan akhir di DPR pada Rabu (17/9/2014) pekan depan, semakin seru saja.
Meskipun mendapat penolakan atas upaya penghapusan mekanisme Pilkada langsung, kubu Koalisi Merah Putih yang dipimpin Gerindra tetap berkeras menggolkan aturan itu.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menilai Pilkada langsung sebagai sebuah tempat atau wadah berkembangnya kutu loncat yang menginginkan kekuasaan.
Oleh karena itu, dia menilai bahwa sudah saatnya Pilkada langsung dievaluasi dan dikembalikan kepada dasar Pancasila yaitu melalui sistem keterwakilan.
"Wajar kalau Pilkada langsung dievaluasi, hal ini terutama karena maraknya politikus yang pindah partai atau yang bisa disebut kutu loncat," kata Fadli Zon di Warung Daun Cikini Jakarta Pusat, Sabtu(13/9/2014)
Menurut Fadli, selama satu dekade ini, Pilkada langsung menyebabkan tumbuh suburnya politikus yang gemar berpindah partai.
"Jadi dalam demokrasi ini jadi hama. Kalau kutu busuk kan kutu loncat yang sudah diberantas, mati dan busuk," ceritanya.
Soal istilah kutu busuk dan kutu loncat ini mencuat lagi menyusul aksi Basuki Purnama alias Ahok yang memilih mengundurkan diri dari Gerindra karena tak setuju dengan sikap partai.
Ahok saat ditanya jurnalis di Balaikota beberapa waktu lalu tak menampik kalau dirinya disebut sebagai kutu loncat.
“Ngga masalah, daripada jadi kutu busuk,” seru Ahok.
