Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu Jojo Rohi menilai Koalisi Merah Putih sedang balas dendam kepada Joko Widodo-Jusuf Kalla melalui keinginan untuk mengubah pilkada langsung menjadi pilkada diwakilkan lewat anggota DPRD.
Jojo mengingatkan kepada koalisi partai yang kalah di Pilpres 2014 itu agar jangan sampai kepentingan mereka lantas mengorbankan hak politik rakyat untuk memilih pemimpin.
"Polemik ini dari pilpres berlanjut saat ini. Kita ingin menjaga politik yang beradab bukan balas dendam. Kalau marah ke Jokowi jangan rakyat yang dimainkan," kata Jojo di CaVa Lounge & Resto, Jalan Cikini Raya 38, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (14/9/2014).
Jojo tidak setuju argumentasi Koalisi Merah Putih yang menyebutkan pilkada langsung oleh rakyat rawan korupsi dan biayanya mahal.
"Faktanya, lembaga korup adalah parlemen (DPR/DPRD) di pusat dan daerah. Ketika pilkada dipilih DPRD oke, tapi butuh prakondisi kalau parlemen sudah tak jadi lembaga korup," ujarnya.
Bila parlemen masih jadi tempat melakukan korupsi, kata Jojo, tidak pantas anggota DPR menyatakan lembaga eksekutif yang korupsi.
"Yang ngomong korup, ini tidak konsisten. Sepanjang tak dipenuhi tak bisa diterima akal sehat. Lembaga korup pilih kepala daerah," kata Jojo.
