Suara.com - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, 34 kementerian yang sudah diumumkannya bukan merupakan harga mati dan masih memungkinkan ada kementerian yang dihapuskan.
Penghapusan bisa dilakukan melalui evaluasi, namun kini yang menjadi prioritasnya agar kementerian bisa bekerja terlebih dahulu.
"Artinya, proses berjalan nanti, kementerian yang tidak mendukung dalam artian tidak efisien, bisa saja ditiadakan. Karena kalau sekarang dilakukan, nanti nggak kerja. Urusannya ribut-ribut saja," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Selasa (16/9/2014)
Jokowi memang sempat merencanakan untuk merampingkan postur kabinetnya. Namun rencana tersebut belum dapat direalisasikan saat dia dilantik nanti.
Jokowi mengatakan sulit untuk melakukan penghapusan kementerian saat ini. Sebab, yang perlu dipikirkan dari pengurangan jumlah kementerian yaitu staf yang berada di bawah menteri.
"Kalau dihapus dalam rangka efisiensi seperti dulu, itupun juga tidak berhasil. Stafnya kan tetap, menterinya memang hilang satu, dua, tapi bawahnya hilang? Staf-stafnya juga ditarik juga ke kementerian lain. Apa efisiensinya?" tutur Jokowi.
Menurut Jokowi, efisiensi kementerian bukan hanya memangkas kursi menteri saja, namun efisiensi juga harus memikirkan bagaimana menyiasati pemotongan biaya aparatur negara.
"Yang namanya efisiensi, mestinya dari bawah itu ada pengurangan biaya aparatur. Lebi baik bagi saya, bagaimana kabinet kuat dan bisa semuanya kerja," kata Jokowi.
