Suara.com - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menceritakan soal tumpang tindihnya aturan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, khususnya soal kewenangan mengurus infrastruktur jalan. Karenanya, dia akan membenahi aturan tersebut setelah dilantik nanti.
"Aturan-aturan yang seperti itu yang mau saya pangkas atau paling tidak disederhanakanlah. Saya ingin semua peraturan tidak tumpang tindih agar penyelesaiannya cepat," ujar Jokowi dalam kuliah umum di auditorium LIPI, Jakarta, Selasa (16/9/2014).
Awalnya, Jokowi bercerita saat dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo dulu soal adanya lubang di jalan. Lubang tersebut malah sering memakan korban jiw.
"Ada lubang di jalan gede banget, tapi ndak bisa diperbaiki. Kepala Dinas Pekerjaan Umum saya sampai pusing itu ndak bisa perbaiki itu," ujar Jokowi.
Jokowi menambahkan, saat hendak membenahi jalan itu, dia malah mendapatkan larangan. Alasannya, jalan yang ingin dibenahi itu bukan kewenangan Jokowi. Pelarangan itu, dilakukan guna menghindari terjadinya duplikasi anggaran.
"Hanya karena itu coba bayangkan. Betapa hal yang harusnya dibuat sederhana malah jadi ribet. Jalan rusak begitu yang dicaci maki kan saya," ujar Jokowi.
Pengalaman menjadi pemimpin daerah itu, lanjut Jokowi, akan dijadikan pertimbangan mengambil kebijakan saat resmi dilantik jadi presiden periode 2014-2019 mendatang.
