Suara.com - Politisi Partai Golkar Indra J Piliang memperkirakan akan banyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari fraksi Partai Golkar yang akan menentang keputusan partai pada Rapat Paripurna untuk menetapkan Rancangan Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) pada, Kamis (25/9/2014) mendatang.
"Saya kira akan banyak pembelotan, artinya yang banyak ini lebih dari satu orang," kata Indra dalam sebuah diskusi di Jalan Mahakam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (20/9/2014).
Menurutnya hal itu mungkin terjadi, karena dukungan Partai Golkar terhadap Pilkada tak langsung dinilai akan mencuri kedaulatan tertinggi yang berada di tangan rakyat.
Ia menambahkan, RUU Pilkada merupakan sebuah kebijakan, jadi apabila harus dilakukan pemungutan suara (voting) pada rapat paripurna, maka harus dilakukan secara terbuka. "Itu akan menjadi pemandangan yang resmi, namun dengan syarat votingnya harus terbuka," imbuhnya.
Voting secara terbuka, akan menjadi kesempatan bagi para anggota dewan -terutama yang terpilih kembali- untuk menunjukkan pilihannya sesuai dengan keinginan rakyat. Selain itu, mereka akan disorot oleh khalayak umum.
Sementara bagi anggota DPR yang tidak terpilih lagi pada periode mendatang juga tidak ada beban. "Dapat menjadi kesempatan untuk melawan keputusan partai, mereka yang tidak terpilih lagi tidak mempunyai beban," tandasnya.
