Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menilai pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau tidak langsung jika akhirnya disahkan, berarti penyelenggaraan demokrasi mengalami kemunduran.
"Kalau benar akhirnya pilkada tidak langsung itu disahkan, bagi saya itu adalah sebuah kemunduran besar bagi pelaksanaan demokrasi," kata Jokowi di Jakarta, Kamis (25/9/2014).
Menurut dia, pengeluaran atau biaya yang mahal dalam penyelenggaraan pilkada langsung tidak dapat menjadi alasan disahkannya pilkada tidak langsung tersebut.
"Karena sebetulnya kalau masalah biaya itu masih bisa dihemat dengan cara menyederhanakan teknis pelaksanaan pilkada. Jadi, ini masalah teknisnya saja," ujar Jokowi.
Selain penyederhanaan teknisnya, dia menuturkan cara lain untuk menghemat biaya pengeluaran pelaksanaan pilkada, yaitu dengan cara menggelar pemilihan tersebut secara serentak.
"Pilkada itu bisa dilaksanakan secara berbarengan di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian, dilakukan audit secara keseluruhan atau nasional terhadap penggunaan anggaran pilkada," tutur Jokowi.
Selanjutnya, mantan Wali Kota Surakarta itu mengungkapkan dari hasil audit tersebut, dapat diketahui jenis biaya atau pengeluaran yang dapat dihemat untuk penyelenggaraan pilkada seterusnya.
Hari ini, DPR RI menggelar sidang paripurna untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada. Dalam sidang itu akan diputuskan mekanisme pelaksanaan pilkada di Indonesia, secara langsung atau tidak langsung (melalui DPRD). (Antara)
