Infografis
Suara.com - Masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan berakhir pada tanggal 20 Oktober 2014 dan digantikan Joko Widodo. Bagi pendukung Jokowi, ada sikap SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang masih mengganjal sampai sekarang, terutama terhadap UU Pilkada.
Menurut pendukung Jokowi, sikap SBY tidak tegas kepada anggota Fraksi Demokrat DPR yang berbuntut pada aksi walk out dari rapat paripurna jelang pengesahan RUU Pilkada menjadi UU. Akibat aksi itu, pilkada langsung dihapus dan digantikan pilkada lewat DPRD.
"Kemarin itu kita sebagai bangsa Indonesia sangat mengharapkan SBY. Bisa bilang respeklah ke dia," kata Vivi, anggota Barisan Relawan Jokowi Presiden, kepada suara.com, Rabu (1/10/2014).
"Tapi sangat disayangkan momen yang itu tidak digunakan baik dengan SBY. Dia bilang tidak tahulah itu (walk out), kan bohong. Masa seorang Ketum Demokrat dan sebagai pemimpin negara tidak tahu," kata Vivi.
Vivi yang merupakan Ketua Umum Srikandi Jokowi juga menyayangkan SBY yang justru ke luar negeri menjelang pengesahan UU Pilkada. Padahal UU ini sangat menentukan apakah Indonesia akan menjadi negara demokrasi atau kembali ke Orde Baru.
"SBY kan selalu memang begitu. Ada masalah di Indonesia selalu ada di luar negeri," kata dia.
Di berbagai kesempatan SBY menyatakan kecewa terhadap keputusan DPR yang tetap mengesahkan pilkada lewat DPRD. Ia mengatakan akan berusaha mengembalikan lagi pilkada langsung. Namun, sikap SBY ini diragukan banyak pihak.
