KPK Hargai Hak Prerogatif Presiden Jokowi

Achmad Sakirin, admin

Rabu, 22 Oktober 2014 | 18:23 WIB
KPK Hargai Hak Prerogatif Presiden Jokowi
Ketua KPK Abraham Samad di Rapimnas LDII, Kamis (15/5). [suara.com/Bowo Raharjo]

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menelusuri rekam jejak sejumlah nama yang diserahkan Presiden Jokowi. Dari nama-nama tersebut ada yang berlabelkan catatan merah dan kuning, namun KPK meyerahkan semuanya kepada Presiden Jokowi untuk memutuskannya.

"Kami sudah merekomendasikannya ke Pak Jokowi, namun kami hargai hak prerogatif presiden," kata Ketua KPK Abraham Samad di Gedung, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (22/10/2014).

Meskipun begitu, KPK tetap berharap agar nantinya yang turut membantu Jokowi adalah orang-orang yang bersih dan berintegritas, seperti yang mereka sarankan berdasarkan rekam jejak para calon menteri tersebut.

"Posisi KPK memberikan saran, rekomendasi agar Indonesia ke depan dipimpin oleh pemimpin yang berintegritas dan bersih. Pejabat publik harus memiliki integritas yang terjamin," harapnya.

Sedangkan mengenai nama-nama yang diberi catatan khusus tersebut, Abraham tidak menjelaskannya, karena menurutnya hal itu bersifat sangat rahasia.

"Saya katakan bahwa posisi KPK tidak ingin menjelaskan mengenai nama-nama itu, hal tersebut sangat rahasia karena hanya Pak Jokowi dengan Pimpinan KPK yang bicarakan," tegasnya. [Nikolaus Tolen]

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Jokowi Ungkap Alasannya Kepincut Susi Pudjiastuti

Jokowi Ungkap Alasannya Kepincut Susi Pudjiastuti

News | Senin, 03 November 2014 | 05:43 WIB

Penggabungan Kemenhut dan KLH Dinilai Kurang Tepat

Penggabungan Kemenhut dan KLH Dinilai Kurang Tepat

News | Minggu, 26 Oktober 2014 | 12:32 WIB

Kekhawatiran Bila Kabinet Diumumkan di Luar Istana

Kekhawatiran Bila Kabinet Diumumkan di Luar Istana

News | Jum'at, 24 Oktober 2014 | 13:53 WIB

Terkini

Surya Paloh Desak RUU Pemilu Dikebut: Jangan Tunggu Sampai Tahun Depan

Surya Paloh Desak RUU Pemilu Dikebut: Jangan Tunggu Sampai Tahun Depan

News | Sabtu, 19 September 2026 | 23:45 WIB

Emil Audero Jadi Penyelamat Rayo Vallecano, 2 Kali Gagalkan Peluang Emas Osasuna

Emil Audero Jadi Penyelamat Rayo Vallecano, 2 Kali Gagalkan Peluang Emas Osasuna

Bola | Sabtu, 19 September 2026 | 23:10 WIB

Korban Keracunan MBG Jadi Bahan Candaan, Pegawai SPPG Bantul Dipanggil BGN

Korban Keracunan MBG Jadi Bahan Candaan, Pegawai SPPG Bantul Dipanggil BGN

News | Sabtu, 19 September 2026 | 23:00 WIB

Jateng Tembus 3 Besar Era Luthfi, Dubai Siapkan Rp5 T untuk Kilang Jepara, GSI: Ramah Investasi

Jateng Tembus 3 Besar Era Luthfi, Dubai Siapkan Rp5 T untuk Kilang Jepara, GSI: Ramah Investasi

Jawa Tengah | Sabtu, 19 September 2026 | 22:38 WIB

Penipu Catut Nama Orderkuota, Sebar CS Palsu Lewat Google

Penipu Catut Nama Orderkuota, Sebar CS Palsu Lewat Google

Bisnis | Sabtu, 19 September 2026 | 22:38 WIB

Kronologis WNI Terancam Hukuman Mati di Malaysia: Negatif Narkoba, Tidak Punya Riwayat Kejahatan

Kronologis WNI Terancam Hukuman Mati di Malaysia: Negatif Narkoba, Tidak Punya Riwayat Kejahatan

News | Sabtu, 19 September 2026 | 22:35 WIB

Buntut Presidential Threshold Dihapus, Surya Paloh Cium Wacana Syarat Capres Minimal Dukungan 2 Frak

Buntut Presidential Threshold Dihapus, Surya Paloh Cium Wacana Syarat Capres Minimal Dukungan 2 Frak

News | Sabtu, 19 September 2026 | 22:29 WIB

RUU Perampasan Aset Didesak Publik, Surya Paloh Ingatkan Jangan Dipaksakan

RUU Perampasan Aset Didesak Publik, Surya Paloh Ingatkan Jangan Dipaksakan

News | Sabtu, 19 September 2026 | 22:15 WIB

Harga Cabai Naik, Kemarau Panjang dan Jeda Panen Jadi Biang Kerok

Harga Cabai Naik, Kemarau Panjang dan Jeda Panen Jadi Biang Kerok

Bisnis | Sabtu, 19 September 2026 | 22:05 WIB

Surya Paloh Buka-bukaan Soal Parliamentary Threshold 7 Persen: NasDem Rela Tersingkir dari Parlemen

Surya Paloh Buka-bukaan Soal Parliamentary Threshold 7 Persen: NasDem Rela Tersingkir dari Parlemen

News | Sabtu, 19 September 2026 | 21:34 WIB

×