Suara.com - Mantan Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Andi Widjajanto, menyatakan tidak semua calon menteri yang bakal dimasukkan ke dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dipanggil ke Istana.
"Tidak seluruhnya dilakukan fit and proper test di Istana," kata Andi di Jakarta, Kamis (23/10/2014).
Menurut dia, hal tersebut dilakukan karena ada calon-calon menteri yang telah cukup dikenal baik oleh Presiden Jokowi.
Selain itu, lanjutnya, juga ada sejumlah calon menteri yang telah lama bekerja sama dengan Presiden di waktu dahulu.
"Sehingga cukup ditelepon," kata Andi Widjajanto.
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mewaspadai adanya intervensi mafia dalam penyusunan kabinet guna mewujudkna kabinet yang bersih, transparan, dan akuntabel.
"ICW menengarai ada beberapa kementerian dan lembaga di bawah eksekutif (pemerintahan Jokowi-JK) yang berpotensi dibajak oleh kepentingan mafia," kata Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran Badan Pekerja ICW Firdaus Ilyas.
Menurut Firdaus, mafia yang dimaksud adalah mafia hukum, mafia energi, mafia pajak, mafia hutan dan mafia pertambangan.
Ia berpendapat, kepentingan para mafia adalah memastikan bahwa usaha bisnis para mafia tersebut tidak terganggu oleh kebijakan pemerintahan yang baru terbentuk. [Antara]
