Suara.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suryadharma Ali (SDA) menganggap bahwa Muktamar PPP yang sah adalah Muktamar yang diadakan pada 30 Oktober 2014 yang akan datang.
"Karena mengikuti AD/ART partai, setidaknya dari sisi waktu pelaksanaan Muktamar VIII selambat-lambatnya setahun setelah pemerintahan baru terbentuk," kata SDA kepada wartawan, di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (23/10/2014).
SDA menegaskan, pemerintahan baru sudah terbentuk saat Muktamar PPP versi kubunya dan dinyatakan sah serta sudah sesuai dengan keputusan mahkamah partai dan majelis syariah.
Ketika disinggung kenapa tema silaturahmi nasional mengambil tema Muktamar Islah Nasional Untuk Rakyat, SDA mengungkapkan, bahwa tema ini penting karena Indonesia sudah menyelanggarakan Pemilu.
Tema juga untuk merespon kondisi pemimpin dan masyarakat Indonesia yang tersegregasi.
"Untuk mementingkan rakyat, bukan kepentingannya masing-masing. Tema ini juga akan digunakan untuk muktamar yang akan datang," tandasnya.
Sebelumnya PPP kubu Romahurmuziy dan Emron Pangkapi sudah lebih dulu menggelar Muktamar PPP di Surabaya pekan lalu. Muktamar Surabaya menunjuk Romahurmuziy sebagai Ketua Umum PPP yang baru. [Nur Ichsan]
