Suara.com - Relawan Jokowi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat (Almisbat) mendukung sepenuhnya Presiden Jokowi untuk menggunakan hak prerogatifnya dalam menentukan menteri di kabinet yang akan segera di bentuknya.
Sekjen Almisbat Hendrik Sirait menilai tarik ulur pengumuman kabinet yang terjadi saat ini merupakan bentuk pelecehan terhadap kewenangan mutlak yang dimiliki oleh Presiden Jokowi.
“Almisbat menilai pertimbangan rekam jejak calon menteri sebagai salah satu dasar pemilihan menteri di kabinet oleh Presiden Jokowi sudah tepat. Namun Almisbat juga meminta kepada Presiden utk memasukkan faktor bersih dari kejahatan hak asasi manusia masa lalu sebagai bahan pertimbangan rekam jejak calon menteri selain faktor bersih dari indikasi korupsi,” kata Hendrik dalam pesan Blackberry Messenger yang diterima suara.com, Sabtu (25/10/2014).
Almisbat berpandangan faktor bebas dari kejahatan HAM harus diperlakukan setara dengan bebas dari indikasi korupsi dalam pertimbangan rekam jejak calon menteri di Kabinet.
Berdasarkan pada pertimbangan itulah Almisbat meminta agar Presiden Jokowi mencoret nama Wiranto sebagai kandidat calon menteri. Menurut Hendrik, Wiranto diduga terlibat dalam kasus kejahatan HAM pada peristiwa Timor Leste dan Kerusuhan Mei 1998.
“Bagi Almisbat postur kabinet yang nihil beban, baik beban masa lalu (kejahatan HAM) maupun bebas dari beban indikasi korupsi adalah sebuah visi dan misi pemerintahan baru yang dibebankan kepada pemerintahan Jokowi -JK sekaligus menjadi ekpektasi masyarakat Indonesia yang beradab,” ujarnya.
TERPOPULER
