Demo 4 September Serahkan 17+8 Tuntutan, Wiranto: Kalau Semua Permintaan Dipenuhi Juga Repot

Suara.com - Istana Kepresidenan akhirnya buka suara menanggapi gelombang aksi massa dan kampanye “17+8 Tuntutan Rakyat” yang menggema pasca-demonstrasi besar di berbagai daerah. Melalui Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, pemerintah memberikan sinyal bahwa tidak semua tuntutan tersebut dapat dipenuhi dalam waktu singkat.

Wiranto menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto selalu menaruh perhatian pada aspirasi yang disuarakan masyarakat. Namun, ia secara realistis mengakui adanya kendala yang dihadapi pemerintah, sehingga pemenuhan seluruh tuntutan menjadi hal yang sulit diwujudkan secara serentak. Pernyataan ini menjadi respons langsung pemerintah terhadap tekanan publik yang kian menguat.

"Sebagian apa yang diminta oleh para pendemo, oleh masyarakat ya tentu selalu didengar oleh Presiden dan Presiden juga tentu sedapat mungkin telah mendengarkan itu kemudian memenuhi apa yang diminta tentunya tidak serentak ya semua dipenuhi, kalau semua permintaan dipenuhi kan juga repot ya," kata Wiranto kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025).

Meskipun memberikan sinyal keterbatasan, Wiranto meminta publik untuk tidak khawatir dan menaruh kepercayaan pada kepemimpinan Presiden Prabowo. Ia meyakinkan bahwa sebagai kepala negara, Prabowo akan sigap dan responsif dalam menyikapi setiap aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.

"Oleh karena itu, tentu kita menyerahkan saja kepada Presiden," ucap Wiranto.

"Yang saya tahu beliau sangat memperhatikan, sangat mendengarkan dan responsif terhadap apa yang diharapkan rakyat," kata Wiranto menambahkan.

Lebih lanjut, Wiranto mengaku bahwa daftar tuntutan dari masyarakat tersebut akan menjadi salah satu agenda utama yang akan dibahas dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo.

Pertemuan itu secara khusus akan mengkaji kondisi terkini dalam negeri dan merumuskan langkah-langkah yang perlu diambil pemerintah.

"Saya tentu menghadap beliau, dipanggil beliau, akan membicarakan hal-hal apa yang sebenarnya harus dilakukan pemerintah ya untuk mengatasi semua ini," jelasnya.

Sebagai informasi, gerakan '17+8 Tuntutan Rakyat' dirumuskan oleh Koalisi Sipil sebagai respons atas rentetan aksi unjuk rasa yang terjadi sepekan terakhir. Koalisi mendesak 17 tuntutan krusial dipenuhi dalam waktu sepekan hingga 5 September, sementara 8 tuntutan lainnya diberi tenggat waktu penyelesaian dalam satu tahun.

Beberapa poin utama dari 17 tuntutan mendesak tersebut antara lain penarikan TNI dari ranah pengamanan sipil, pembentukan tim investigasi independen untuk kematian Affan Kurniawan dan korban demonstran lainnya, pembekuan kenaikan fasilitas anggota DPR, penghentian tindakan represif aparat, hingga pembebasan seluruh demonstran yang ditahan. Tuntutan ini juga mencakup isu kesejahteraan seperti upah layak buruh dan pencegahan PHK massal.