Suara.com - Presiden Joko Widodo diminta mengumumkan para calon menteri yang ditandai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak timbul kesalahpahaman di masyarakat.
Hal itu dikatakan Direktur Institut Madani Nusantara Prof Nanat Fatah Natsir di Jakarta, Senin (27/10/2014).
"Diberitakan ada yang ditandai kuning dan merah. Itu siapa saja. Jangan sampai yang tidak ditandai tapi tidak jadi menteri ikut disangka negatif," kata Nanat.
Mantan rektor UIN Bandung itu mengatakan media massa telah memberitakan sejumlah nama dipanggil dan bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan yang diduga terkait dengan bakal kabinetnya sejak pelantikan presiden dan wakil presiden.
Media juga memberitakan bahwa Presiden menyerahkan daftar-daftar nama calon menteri kepada KPK untuk diperiksa rekam jejaknya terkait potensi korupsi dan potensi menjadi tersangka dalam kasus korupsi.
"Namun, ada nama-nama yang diberitakan bertemu Presiden dan diduga akan menjadi menteri, tetapi tidak jadi menteri. Apakah mereka semua termasuk yang ditandai KPK? Bisa saja mereka tidak jadi menteri karena tidak bersedia," tuturnya.
Nanat kemudian menyebut rekan sejawatnya, mantan rektor UIN Jakarta Prof Komaruddin Hidayat, yang juga sempat dipanggil dan bertemu Presiden di Istana.
Media beberapa kali memberitakan Komaruddin kemungkinan akan menjadi menteri. Namun, ternyata namanya tidak ada dalam daftar menteri dalam Kabinet Kerja yang diumumkan Presiden Minggu (26/10/2014) malam.
"Jangan sampai Komaruddin disangka masyarakat merupakan salah satu calon menteri yang ditandai KPK. Presiden harus terbuka mengumumkan siapa saja yang ditandai KPK agar tidak terjadi kesalahpahaman," kata anggota presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu. (Antara)
TERPOPULER
