KMP Juga Bisa Bikin Presiden dan Menteri Tandingan

Suara.com - Anggota DPR dari Fraksi PKS Aboe Bakar Alhabsy menyayangkan langkah Koalisi Indonesia Hebat yang membentuk pimpinan DPR tandingan lantaran tidak puas dengan proses pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan.

"Bila alasannya tak puas dengan terpilihnya alat kelengkapan dewan, kami pun bisa menggunakan alasan tersebut untuk membuat presiden tandingan," kata Aboe Bakar di DPR, Jakarta, Kamis (30/10/2014).

Seperti diketahui, pada Rabu (29/10/2014) kemarin, DPR menyelenggarakan pemilihan dan penetapan pimpinan komisi. Dalam sidang, fraksi-fraksi yang tergabung di Koalisi Indonesia Hebat tidak mau hadir. Mereka justru menyelenggarakan pemilihan tandingan. Koalisi ini terdiri dari lima fraksi, yakni PDI Perjuangan, PPP, Hanura, Partai Nasdem, dan PKB. Koalisi tersebut membentuk paket pimpinan DPR sendiri yang terdiri dari Pramono Anung sebagai Ketua DPR, dan empat Wakil Ketua DPR, yaitu Abdul Kadir Karding (PKB), Syaifullah Tamliha (PPP), Patrice Rio Capella (Nasdem), dan Dossy Iskandar (Hanura). Kemudian, mereka juga membuat komisi tandingan.

Koalisi ini kemudian mengajukan mosi tidak percaya kepada Ketua DPR Setya Novanto (Golkar), dan empat Wakil Ketua DPR Fadli Zon (Gerindra), Fahri Hamzah (PKS), Agus Hermanto (Demokrat), dan Taufik Kurniawan (PAN).

Aboe Bakar mengatakan bila alasan mereka mengajukan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR lantaran tidak mendapat jatah pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan, kata Aboe, Koalisi Merah Putih juga bisa membentuk kabinet tandingan karena tidak diberi jatah kursi menteri oleh Presiden Joko Widodo.

"Kan tidak seperti itu cara berpikir bernegara yang baik dan benar, mari kita ikuti aturan main yang ada," katanya.

Menurut Aboe Bakar dalam proses pemilihan ketua komisi dan alat kelengkapan dewan, pimpinan DPR yang berasal dari Koalisi Merah Putih sudah berusaha sabar, bahkan menunggu sampai empat kali sidang paripurna agar partai-partai yang di DPR bersedia menyerahkan daftar nama anggota komisi.

"Apabila pada batas waktu yang telah disepakati tidak juga ada nama yang disetor ya harus bagaimana lagi. Kita kan harus segera kerja, kerja dan kerja, karena mitra kerja kita sudah terbentuk," kata Aboe Bakar.

Aboe Bakar menegaskan pembentukan pimpinan DPR tandingan yang menciptakan dualisme kepemimpinan di Parlemen tidak baik untuk demokrasi di Indonesia. [Bagus Santosa]