Suara.com - Wakil Ketua DPR mulai bersuara keras soal agenda pengurangan subsidi BBM dan kenaikan harga oleh Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Dia tak setuju jika pemerintah menaikkan harga BBM dalam waktu dekat karena harga minyak mentah dunia turun.
"Kenaikan BBM itu lebih baik ditanyakan ke masyarakat. Karena minyak dunia itu turun bukan naik. Dulu kenapa ada desakan naik, karena harga minyak dunia naik. Bahkan sampai 145 (dolar) dan asumsi BBM kita di bawah itu. Sekarang asumsi BBM di APBN kita itu 105 dolar per barel, harga dunia itu 82 dolar per barel. Harusnya turun malah," terangnya di DPR, Jakarta, Selasa (3/11/2014).
Menurutnya, bila memang harus ada kompensasi atas kenaikan harga BBM itu, perlu disalurkan dengan tepat sasaran.
"Tapi sistem dan perangkatnya disiapkan dulu supaya subsidi tepat sasaran. Ya sekarang untuk ke sistem itu tidak ada. Karena itu akan kekisruhan lagi,” singing Fadli.
Meskipun demikian, dia menyebut program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagus, Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus transparan soal anggaran yang digunakan.
"Sebagai gagasan untuk melayani masyarakat, bagus-bagus saja. Tapi kita lihat mekanismenya gimana, angggaran dari mana, jangan sampai menabrak UU yang sudah ada, itu yang harus dipelajari, oleh komisi terkait yaitu komisi 9 dan 10," kata Fadli di DPR, Jakarta, Selasa (3/11/2014).
Fadli tidak setuju bila disebutkan 'kartu sakti' ini digunakan untuk kompensasi dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
