Suara.com - Para wakil Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP)rencananya akan melakukan penandatanganan kesepakatan di Bandung, Jawa Barat, untuk mengakhiri konflik perebutan jabatan posisi pimpinan komisi DPR dan alat kelengkapan dewan.
Penandatangan bakal diwakili oleh Pramono Anung dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH), sementara dari Koalisi Merah Putih (KMP) diwakilkan oleh Ketua Umum PAN Hatta Radjasa.
Jika benar kesepakatan bakal memadamkan konflik, lalu apa kabar posisi DPR tandingan yang diinisiasi KIH?
DPR versi KIH bahkan sudah menggelar rapat paripurna dengan pimpinan sendiri dan berbeda dengan versi KMP.
Mereka juga telah membentuk komisi dengan menyetorkan nama masing-masing anggota fraksi yang tergabung di KIH.
Pramono Anung yang dihubungi Suara.com pada Minggu (9/11/2014), senditi tak bisa menjawab detil bagaimana nasib DPR tandingan itu, apakah dibubarkan atau ada opsi lainnya.
Tapi yang pasti, Pramono menerangkan kalau hasil kesepakatan yang akan disegera ditandatangani bakal mengakomodir suara dari KIH, dengan penyelesaian semua kubu menjadi pemenang.
“Supaya tidak ada yang kehilangan muka atau direndahkan,” kata Pramono.
Saat ditanya mengenai kemungkinan soal pembubaran DPR tandingan, Pramono malah menjawab diplomatis, kalau semua masalah bisa kelar.
“Kita ingin menyelesaikan dengan baik-baik,” katanya lagi.
Adapun terkait soal kesepakatan, Pramono menyebutkan kalau KIH mendapat posisi pimpinan di semua komisi dan alat kelengkapan dewan.
Dia mengesampingkan soal opsi penambahan komisi untuk menampung jatah kursi pimpinan dari KIH.
Tapi masih ada satu masalah lainnya yang bakal muncul di KMP. Siapa saja dari kubu KMP yang bersedia mundur dari posisi pimpinan komisi, jika perwakilan KIH bakal duduk di komisi?
