Suara.com - Ketua MPR Zulkifli Hasan menyarankan kepada pemerintah untuk membahas postur APBN dengan DPR setelah pengumuman kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi.
"Tentu postur anggarannya harus dibahas bersama DPR. Kan ada uang lebih, kan. Makanya postur anggarannya yang lebih itu harus dibahas dengan DPR," kata Zulkifli di DPR, Jakarta, Selasa (18/11/2014).
Zulkifli mempertanyakan jumlah besaran kenaikan harga BBM bersubsidi. Menurut dia, diperlukan penghitungan yang tepat sebelum keputusan kenaikan harga.
"Kemudian besarannya Rp2.000 itu juga kenapa Rp2.000?" kata dia.
Kendati demikian, Zulkifli menyerahkan otoritas kenaikan harga BBM kepada pemerintah karena memang domain pemerintah.
"Tapi tentu berdasarkan hitung-hitungan yang dilakukan oleh pemerintah," tuturnya.
Menurut Zulkifli dalam memutuskan kenaikan harga BBM yang penting adalah waktunya tepat dan sasarannya tepat.
Ia setuju pemerintah mengalihkan uang yang selama ini digunakan untuk subsidi BBM kepada orang yang tepat. Tapi, kata dia, waktunya sekarang tidak tepat, mengingat harga minyak dunia sedang turun.
"Saya sependapat dengan tidak semua orang mendapatkan subsidi. Subsidi harus tepat sasaran. Tapi alasan itu timing, kemudian harganya itu (belum bisa diterima)," kata dia.
Semalam, Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi. Harga premium menjadi Rp8.500 per liter, naik Rp2.000 dari sebelumnya Rp6.500 per liter. Turut naik juga solar menjadi Rp7.500 per liter. Naik Rp2.000 dari sebelumnya Rp5.500 per liter.
