Suara.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Martin Hutabarat meminta Presiden Joko Widodo untuk blusukan ke barak para prajurit dan anggota polisi untuk mencari tahu akar konflik anggota TNI dan Polri.
"Perlu diuji kepemimpinan Jokowi sebagai Presiden. Cobalah blusukan. Coba Jokowi datangi asrama tentara, dia bicara dengan tentara dan polisi. Sekali-kali datang ke barak tentara dan polisi supaya tahu persoalan dibenak TNI dan polisi ini. Saya belum pernah lihat Jokowi blusukan ke sana," kata Martin di DPR, Jumat (21/11/2014). Hal ini terkait dengan bentrokan antara anggota TNI dan Polri di Batam, Kepulauan Riau, beberapa hari yang lalu, dimana dalam insiden itu jatuh korban.
"Cobalah dipakai resep blusukan ini," Martin menambahkan.
Dengan mengetahui akar konflik, kata Martin, solusi akan ditemukan.
"Supaya tahu akar masalahnya di mana, buatlah keputusan, supaya tidak terjadi lagi, malu juga kalau tiap saat perang terjadi, membunuh sesama kita," ujarnya.
Kemarin, Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S. Pane mengatakan bentrokan antara anggota TNI dan Polri di Batam menunjukkan makin buruknya hubungan psikologis antara kedua institusi aparatur keamanan tersebut. Pertikaian di Batam merupakan yang kedua kali terjadi dalam tiga bulan terakhir.
"Ada tiga penyebab utama dalam kasus bentrokan TNI-Polri di Batam," kata Neta.
Pertama, tidak terkendalinya aksi backing mem-backing, baik dalam bisnis legal maupun ilegal, yang dilakukan oknum kedua institusi. Kedua, masih membaranya dendam kesumat antar oknum kedua institusi pascabentrokan 21 September 2014 yang mengakibatkan empat anggota Batalion 134 Tuah Sakti tertembak.
Ketiga, penggunaan seragam loreng militer pada anggota Brimob, yang dinilai sebagai wujud arogansi Polri. Penggunaan seragam loreng pada Brimob telah membuat lapisan bawah TNI tersinggung hingga gampang terpicu emosi jika berhadapan dengan anggota Brimob.
IPW mendesak pemerintah segera memerintahkan Kapolri Jenderal Sutarman agar mencabut penggunaan seragam loreng pada anggota Brimob.
