Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Marwan Jafar mengatakan desa saatnya harus menjadi punggung ekonomi Indonesia karena selama ini pertumbuhan ekonomi 70 persen hanya terpusat di kota-kota.
"Dibentuknya kementerian desa ini adalah momentum kebangkitan desa sesuai dengan Nawacita Presiden Joko Widodo," kata Marwan saat memberikan bantuan sosial Rp4,4 miliar di kantor Bupati Donggala, Sulawesi Tengah, dalam pernyataan pers yang diterima suara.com, Minggu (22/11/2014). Acara ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati Donggala, dan para camat serta kepala desa.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, kata Marwan, akan menggenjot pembangunan dan pemberdayaan 73 ribu desa di Indonesia.
"Daerah tertinggal seperti Donggala ini tentu jadi prioritas bersama dengan daerah tertinggal yang lain," ujarnya.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal adalah kementerian baru, nomenklatur baru. Penggabungan dari tiga kementerian secara parsial. Kementerian ini sedang berkonsolidasi.
Ditambahkan, nanti akan ada Perpres baru, meski sudah ada Perpres 163 yang lama. Perpres baru ini akan mengatur kementerian desa secara utuh.
"Seharusnya 10 persen dari total APBN usulannya. Kalau sukses, maka desa akan dapat Rp200 triliun. Sekarang yang disepakati 10 persen dari transfer daerah. Rp700 triliun, jadi sekitar Rp70 triliun," katanya.
"Dibentuknya kementerian desa ini adalah momentum kebangkitan desa sesuai dengan Nawacita Presiden Joko Widodo," kata Marwan saat memberikan bantuan sosial Rp4,4 miliar di kantor Bupati Donggala, Sulawesi Tengah, dalam pernyataan pers yang diterima suara.com, Minggu (22/11/2014). Acara ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati Donggala, dan para camat serta kepala desa.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, kata Marwan, akan menggenjot pembangunan dan pemberdayaan 73 ribu desa di Indonesia.
"Daerah tertinggal seperti Donggala ini tentu jadi prioritas bersama dengan daerah tertinggal yang lain," ujarnya.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal adalah kementerian baru, nomenklatur baru. Penggabungan dari tiga kementerian secara parsial. Kementerian ini sedang berkonsolidasi.
Ditambahkan, nanti akan ada Perpres baru, meski sudah ada Perpres 163 yang lama. Perpres baru ini akan mengatur kementerian desa secara utuh.
"Seharusnya 10 persen dari total APBN usulannya. Kalau sukses, maka desa akan dapat Rp200 triliun. Sekarang yang disepakati 10 persen dari transfer daerah. Rp700 triliun, jadi sekitar Rp70 triliun," katanya.
